Menteri Bintang Pastikan Pendampingan Korban Pedofilia di Sidoarjo

Koordinasi yang dilakukan Menteri Bintang di Polresta Sidoarjo dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Wakapolres Sidoarjo, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur, Kepala DP3AKB Sidoarjo, dan Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo.

Dalam koordinasi tersebut, Menteri Bintang mendorong para APH dan pemerintah daerah lainnya bisa memberikan respons cepat pada setiap kasus kekerasan terhadap anak.

Ia juga berharap pemerintah daerah bisa merangkul tokoh agama untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Bahkan tokoh pesantren juga perlu dirangkul.

Hal ini perlu dilakukan karena menurutnya interaksi antara tokoh agama dan tokoh pesantren dengan masyarakat lebih dekat. Keterlibatan mereka dapat meminimalkan kasus kekerasan terhadap anak.

Sebelumnya, telah diketahui bahwa rumah hafiz milik pelaku tersebut didirikan dan dikelola secara perorangan oleh pelaku dan belum memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang. Kejadian ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi para donatur.

“Hal ini merupakan pembelajaran bagi kita, terutama bagi para donatur untuk melakukan musyawarah, pertimbangan, dan pendalaman terhadap pendiri dan pengelola pesantren atau rumah hafiz. Hal ini penting dilakukan karena nantinya akan mencetak banyak Hafiz Quran,” jelas Kepala Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur, Andriyanto.

Menteri Bintang meminta agar hukum dapat ditegakkan secara tegas dan tanpa pandang bulu kepada para pelaku kekerasan terhadap anak demi terwujudnya keadilan bagi korban.

Menurutnya, kebijakan pimpinan daerah dalam hal perlindungan anak dan penegakan hukum tanpa pandang bulu oleh APH merupakan kekuatan besar untuk melindungi anak.

“Kekuatan besar bagi kita untuk melindungi anak-anak adalah kebijakan pimpinan daerah terkait perlindungan anak dan penegakan hukum tanpa pandang bulu yang dilakukan APH, termasuk pihak kepolisian bagi pelaku kekerasan terhadap anak demi menimbulkan efek jera,” kata Menteri Bintang.

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku sesuai yang dikatakan oleh Menteri Bintang, Andriyanto sebagai Kepala Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur berharap hukuman tambahan dapat diterapkan.

Hukuman tambahan yang dimaksud adalah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Pelaku kasus pedofilia yang terjadi di Sidoarjo tersebut sudah ditangkap dan diproses hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo.

Berdasarkan data DP3AK Provinsi Jawa Timur, ada 21 santri dari 26 santri binaan rumah hafiz milik pelaku yang menjadi korban pedofilia atau pelecehan seksual.

Berdasarkan pendampingan dan asesmen psikologi awal yang dilakukan UPTD PPA Sidoarjo terhadap para korban, ditemukan bahwa anak-anak yang menjadi korban berusia 3-15 tahun. Beberapa korban juga cukup terbuka untuk bercerita tentang kejadian yang dialami.

Saat ini, pendampingan psikologis berupa trauma healing difokuskan kepada 1 anak yang kondisinya paling berat.

UPTD PPA Sidoarjo juga akan melanjutkan asesmen psikologi kepada korban. Data korban akan diperbarui. Lalu jika hasil asesmen psikologi menunjukkan korban perlu mendapat tindakan lebih lanjut, akan dilakukan konseling atau terapi oleh psikolog.

Dalam kunjungannya ke Sidoarjo, Menteri Bintang juga mengunjungi rumah aman yang didirikan oleh salah satu donatur rumah hafiz. Menteri Bintang berdialog dengan beberapa korban di sana. Mereka sudah mendapatkan pendampingan secara psikologis dari UPTD PPA.