Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam, Adat, dan Perdata

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orangtua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Hukum kewarisan Islam didasarkan pada prinsip ijbari, bilateral, dan individual. Asas ijbari mengandung arti bahwa manusia tidak bebas memberikan tirkahnya hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya.

Asas bilateral mengandung arti seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik dari keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

Asas individual mengandung arti membagikan semua tirkah pewaris kepada seluruh kerabat dengan adil.

Mengutip dari laman Hukum Online, pasal 174 Kompilasi Hukum Islam merangkum siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam.

• Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-lagi terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
• Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Dari kelompok ahli waris yang disebutkan ternyata tidak termasuk anak angkat, karena ahli waris tak punya hubungan darah dengan pewaris dan tidak ada pula hubungan perkawinan.

Menurut Abdul Manan, dalam bukunya Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (2006: 219), anak angkat dimasukkan ke dalam kategori pihak di luar ahli waris yang dapat menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah.

Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memuat normanya:

"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."

Menurut laman Hukum Online, negara mengakui hukum adat, termasuk dalam pengangkatan anak. Pengakuan ini diperkuat dalam rumusan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat adat di Indonesia mengakui soal pengangkatan anak. Tetapi dampaknya terhadap pewarisan bisa berbeda-beda untuk masing-masing adat. Ada masyarakat adat yang menganggap dan memperlakukan anak angkat sebagai anak yang lahir dari orangtua angkatnya. Jadi anak angkat itu diperlakukan sama dengan anak kandung.

Sebaliknya, ada yang tetap tidak memutus hubungan anak angkat dengan orangtua biologisnya. Malah ada yang memperbolehkan anak angkat mendapatkan warisan dari orangtua angkat sekaligus dari orangtua kandungnya. Di daerah yang pengaruh Islamnya kuat, anak angkat tidak mewaris dari orangtua angkatnya.

Jadi jika perihal hak waris ini menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung pada hukum adat yang berlaku.

Mengutip dari laman Hukum Online, keluarga Jawa misalnya pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, si Anak juga tetap berhak atas waris dari orangtua kandungnya.

Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan menjadi ahli waris orangtua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut.

Nah, itu penjelasan tentang hak waris anak angkat berdasarkan hukum Islam, adat, dan perdata, Ma. Semoga informasi di atas bisa membantu.