Dukung ASI Eksklusif, Jokowi Larang Produsen Susu Formula Beri Diskon

ASI merupakan makanan utama yang murah, mudah diperoleh, dan kaya manfaatnya bagi bayi, Ma. Maka tidak heran jika pemberian ASI eksklusif ini juga turut didukung oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28/2024 pasal 24 yang berbunyi:

1. Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
2. Pemberian air susu ibu dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun disertai pemberian makanan pendamping.

Selain itu, setiap ibu yang melahirkan juga berhak untuk mendapatkan dukungan untuk melakukan inisiasi menyusu dini dan memberikan air susu ibu eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Hal ini juga diatur dalam pasal 26 yang berbunyi:

(1) Setiap ibu melahirkan berhak difasilitasi dan mendapatkan dukungan untuk melakukan inisiasi menyusu dini dan memberikan air susu ibu eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.

(3) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan air susu ibu eksklusif kepada bayi.

Bila ibu kandung tidak dapat memberikan ASI eksklusif bagi bayinya karena terdapat indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayinya, maka bayi bisa mendapatkan ASI lewat donor, Ma.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 juga mengatur perihal produsen. Produsen dilarang melakukan kegiatan yang bisa menghambat pemberian ASI eksklusif untuk bayi.

Misalnya, pada pasal 33 huruf a, produsen tidak boleh memberikan contoh produk susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya secara cuma-cuma, penawaran kerja sama, atau bentuk apa pun kepada fasilitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.

Pasal 33 juga mengatur beberapa hal penting, seperti:

• Produsen dilarang memberikan potongan harga atas pembelian susu formula atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya untuk menarik pembeli,
• Tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial dilarang memberikan informasi mengenai susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat,
• Larangan pengiklanan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial. Namun hal ini dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan dan telah mendapatkan persetujuan menteri dan memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti ASI.
• Larangan promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya.

Untuk mendukung pemberian ASI eksklusif, maka ada beberapa larangan yang harus diikuti oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan.

Misalnya tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan dilarang memberikan susu formula bayr dan/atau produk pengganti ASI lainnya yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif (Pasal 31 ayat 1).

Selain itu, mereka juga dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya (Pasal 31 ayat 2).

Penting untuk diingat jika Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tidak melarang bayi mengonsumsi susu formula. Dalam hal pemberian ASI eksklusif, bila sang Ibu dan donor tidak memungkinkan untuk memberikan ASI, bayi dapat diberikan susu formula bayi (Pasal 29).

Bila bayi harus mengonsumsi susu formula, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi (pasal 30).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 ini ditetapkan demi mendukung suksesnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi, Ma.

Selain itu, produsen dan distributor tidak dilarang berjualan, namun mereka dilarang melakukan kegiatan yang bisa menghambat pemberian ASI eksklusif ini.

Dalam beberapa kasus, bayi tidak bisa mengonsumsi ASI. Maka, susu formula khusus pun dibutuhkan untuk memenuhi nutrisinya hingga ia mulai mengonsumsi MPASI.

Itu penjelasan tentang Jokowi larang produsen susu formula pasang iklan dan memberikan diskon. Semoga informasi di atas bisa membantu Mama dalam memberikan ASI untuk si Kecil, ya!