Aturan Ketat Pemerintah Tiongkok untuk Influencer, Upaya Kurangi Hoaks

Aturan yang dikembangkan mulai tahun 2022 ini melarang influencer untuk memamerkan kekayaan secara berlebihan, termasuk menampilkan rumah mewah, kendaraan mahal, hingga kehidupan glamor yang dianggap tidak mendidik dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial.

Influencer juga dilarang mengunggah konten yang dianggap merusak moral publik, seperti gaya hidup hedonistik dan promosi barang-barang mewah tanpa konteks yang jelas.

Bahkan, konten mukbang juga berada di bawah pengawasan ketat karena dianggap sebagai konten yang mempromosikan hedonisme.

Larangan ini tidak hanya berlaku bagi konten yang diunggah dalam bentuk video pendek, tetapi juga live streaming dan siaran langsung lainnya.

Influencer yang melanggar bisa dikenai sanksi mulai dari pemblokiran akun, denda, hingga larangan tampil secara permanen.

Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa internet bukan ruang bebas nilai, dan siapa pun yang menggunakan platform digital harus mematuhi etika serta ideologi yang berlaku dalam negara.

Dalam upaya meminimalisir potensi penyebaran misinformasi atau hoaks, pemerintah Tiongkok mengharuskan para pembuat konten di bidang tersebut untuk menunjukkan kredensial atau bukti keahlian sebelum berbicara di depan publik.

Artinya, influencer yang ingin memberikan tips investasi, berbagi pendapat tentang hukum, atau menjelaskan ilmu medis harus memiliki sertifikat resmi atau latar belakang akademik yang sesuai.

Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan di kalangan publik, khususnya generasi muda yang menjadi pengguna aktif media sosial.

Hal ini dapat menjadi standar yang jelas untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi dari sumber yang kompeten dan terpercaya.

Aturan ini menunjukkan bagaimana Tiongkok semakin memperketat pengawasan terhadap dunia digital dengan menekankan kualitas dan tanggung jawab profesional.

Banyak netizen Indonesia yang merespons positif kebijakan negeri tirai bambu tersebut sebagai upaya serius dalam menjaga kualitas konten digital. Hal tersebut terlihat dari komentar di unggahan instagram @yoedu.id dalam video pendek yang diunggah pada Jumat (25/7/2025).

Mereka menyatakan bahwa tanpa sertifikat, influencer bisa dianggap tidak kredibel dan informasi yang dibagikan bisa menyesatkan.

Meskipun demikian, sebagian pihak juga menyampaikan kekhawatiran bahwa regulasi seperti itu bisa mengekang kreativitas bebas dan membatasi ruang berekspresi, terutama bagi generasi muda yang ingin berbagi pengetahuan secara non formal.

Secara umum, reaksi dari publik Indonesia mencerminkan sebuah keinginan untuk bisa melihat standar kualitas konten yang lebih baik, terutama dalam era digital dimana informasi bisa didapatkan dengan sangat mudah.

Di sisi lain, dengan konteks sosial, hukum, dan budaya yang berbeda, Indonesia perlu mengevaluasi secara hati-hati model peraturan mana yang paling sesuai bagi pengaturan konten digital tanpa mengorbankan kreativitas dan kebebasan berekspresi.

Itulah informasi mengenai aturan ketat pemerintah tiongkok untuk influencer, dengan aturan yang berlaku di Tiongkok, masyarakat Indonesia juga dituntut untuk semakin kritis dalam menggunakan media sosial.