Mari Belajar, 5 Dampak Buruk Pelaksanaan Tanam Paksa bagi Petani

Ketika tanam paksa atau cultuurstelsel diberlakukan, petani mau tidak mau harus menanam komoditas ekspor yang telah ditentukan Belanda, seperti kopi, teh, nila, dan tebu, di samping menanam padi. 

Padahal, padi ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan di kalangan sendiri dan masyarakat sekitar. Sementara komoditas ekspor tersebut akan dijual ke berbagai negara dan keuntungannya diambil oleh Belanda sendiri. 

Hal ini tentunya membuat para petani Indonesia yang seharusnya bisa fokus menanam untuk kebutuhan sendiri menjadi terhambat. Tak hanya itu, tenaga dan pikiran mereka karena harus menanam beberapa jenis tanaman dalam satu waktu yang sama.

Ketentuan tanam paksa yang ditentukan oleh Belanda, yaitu menyisihkan 20 persen tanah untuk ditanami komoditas ekspor tentu saja akan memberatkan petani. 

Apabila lahan persawahan milik petani sudah ditanami padi, mereka harus merelakan lahan yang sudah ditanam tersebut dialihfungsikan menjadi tempat menanam komoditas ekspor. 

Selain itu, tanaman tebu yang menjadi salah satu tanaman komoditas ekspor memiliki karakteristik membutuhkan air yang banyak. Hal ini sangat memberatkan petani yang semakin kesulitan mencari irigasi. 

Meski ketentuan awalnya hanya sekitar 20 persen tanah yang diminta Belanda untuk ditanami komoditas ekspor, ternyata justru terjadi korupsi dalam pelaksanaannya. 

Petani dicurangi oleh pihak-pihak tertentu oleh karena tanam paksa, sampai-sampai tanah yang diminta bisa melebihi seperlima, misalnya sekitar sepertiga dan setengah bagian.

Penyebab dari penyelewengan yang merugikan ini adalah tingginya target yang ditetapkan penguasa lokal, dari bupati hingga pejabat di bawahnya.

Pelaksanaan tanam paksa ternyata juga berdampak buruk pada kebutuhan petani untuk menghidupi hewan-hewan ternaknya. 

Hal ini dikarenakan hewan ternak tidak hanya digunakan untuk membantu pekerjaan di ladang dan lahan pertanian, melainkan juga menjadi alat angkut tanaman ekspor. Yang artinya hewan-hewan ini bekerja lebih keras sehingga petani harus menyediakan lebih banyak makanan.

Petani semakin dirugikan karena harus mengeluarkan biaya untuk mengelola lahan sekaligus meningkatkan biaya bagi kebutuhan hewan ternak.

Kegiatan tanam paksa ini juga menimbulkan terjadinya bencana kelaparan di Cirebon, Demak, dan Grobogan. Selain merasa kelaparan, para petani dan masyarakat juga mengalami wabah penyakit yang mudah menyebar. Hal ini menyebabkan angka kematian semakin tinggi. 

Menurut Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No.22, ternyata Cultuurstelsel juga berlaku bagi masyarakat non petani. Penduduk yang bukan petani, diwajibkan untuk bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.

Nah, itu dia 5 dampak buruk pelaksanaan tanam paksa bagi petani Indonesia. Apakah kamu sudah paham?