7 Faktor Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela di kalangan pejabat pemerintahan. Korupsi, sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain, menjadi gejala yang meresahkan masyarakat. 

Praktik ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, keuangan yang buruk, dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ketidakpuasan terhadap praktik KKN menjadi salah satu faktor utama pendorong jatuhnya pemerintah Orde Baru. 

Keterbatasan kebebasan pers dan penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio pada masa Orde Baru menyebabkan banyak berita yang tidak dipublikasikan atau dibatasi. 

Pembatasan ini tidak sejalan dengan nilai Pancasila pada sila kedua dan kelima, yang mengakibatkan penyimpangan prinsip demokrasi. 

Selain pembatasan media, pemerintahan Orde Baru dikenal juga adanya kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Tindakan ini meliputi seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan tindakan keras terhadap demonstran, semakin memperkuat kritik dan demo dari masyarakat kepada pemerintahan.

Pelanggaran HAM menjadi salah satu faktor yang mempercepat jatuhnya Orde Baru. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan yang meluas di Indonesia. 

Dilansir dari Modul Pembelajaran SMA Sejarah Indonesia Kelas XII: Peran Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda dalam Perubahan Politik dan Ketatanegaraan, penyebab terjadinya Kerusuhan Mei 1998 adalah karena krisis multidimensional. 

1. Krisis Politik
Krisis politik pada tahun 1998 menjadi puncak kemarahan masyarakat, karena pemerintahan Orde Baru dilaksanakan hanya untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto beserta kroni-kroninya.

Apa saja yang dikritisi pada saat itu?

• Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pelaksanaan Lima Paket UU Politik melahirkan demokrasi rekayasa.
• Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela tanpa bisa dikontrol.
• Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan warga sipil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
• Kekuasaan presiden menjadi tak terbatas melalui Sidang Umum MPR yang tidak demokratis.
   

2. Krisis Ekonomi
Krisis ekonomi melanda berbagai negara Asia Tenggara sejak Juli 1996, termasuk Indonesia. Dampaknya adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah dari Rp2,575 lalu menjadi Rp16.000 pada Maret 1998.

Daftar peristiwa terkait krisis ekonomi adalah sebagai berikut:

• Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah
• Pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir 1997
• Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya
• Perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo
• Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan melakukan efisiensi atau berhenti beroperasi
• Persediaan sembako di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya harga-harga barang naik tidak terkendali.

3. Krisis Hukum
Dalam bidang hukum, pemerintah juga melakukan intervensi. Kekuasaan peradilan harus sesuai dengan kepentingan para penguasa dan bukan dengan keadilan.

Krisis hukum terlihat dari berbagai praktik pelanggaran HAM, seperti pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, penumpasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, terjadinya kasus Marsinah, dan penculikan aktivis mahasiswa reformasi.

4. Krisis Sosial
Krisis politik, hukum, dan ekonomi berdampak pada terjadinya krisis sosial. Terjadi konflik antaretnis dan agama, muncul sentimen anti-Cina, sampai kelompok Cina menjadi sasaran kemarahan warga. 

5. Krisis Kepercayaan
Pada akhirnya terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap sudah tidak bisa menangani berbagai krisis yang melanda berbagai daerah. Soeharto pun dilengserkan dari jabatan Presiden RI setelah 32 tahun menjabat.

Peristiwa Trisakti, yang terjadi pada 12 Mei 1998, merupakan salah satu titik penting dalam gerakan protes besar-besaran yang menentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Protes yang semula damai berubah menjadi kerusuhan dan kekerasan sehingga makin meluas pada 14 Mei 1998. Ini menjadi dobrakan awal dalam proses rangkaian kerusuhan tahun 1998.

Kelompok massa melakukan pembakaran, perusakan, dan penjarahan toko di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan daerah sekitarnya. Peristiwa ini menandai puncak ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Orde Baru, dan menjadi salah satu faktor pendorong jatuhnya pemerintahan tersebut.

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an menjadi pukulan berat bagi pemerintahan Orde Baru. Krisis ini dipicu oleh devaluasi rupiah, kenaikan harga barang, dan banyaknya perusahaan yang bangkrut.

Demonstrasi yang dipicu oleh krisis moneter menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik yang berujung pada jatuhnya pemerintahan.

Selain tekanan dalam negeri, tekanan juga datang dari pihak internasional. Pihak internasional seperti IMF dan Bank Dunia memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi ekonomi dan politik.

Tekanan ini juga melibatkan tuntutan untuk perlindungan HAM dan demokratisasi. Tekanan dari luar menjadi salah satu faktor yang mempercepat jatuhnya Orde Baru. 

Penyimpangan terhadap prinsip demokrasi ekonomi yang tercantum dalam UUD 1945 menjadi pendorong lainnya. Meskipun UUD menyatakan prinsip demokrasi ekonomi, yang seharusnya menjamin kesetaraan akses dan kesempatan di bidang ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, kenyataannya ekonomi dijalankan oleh sekelompok orang yang mendominasi. 

Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin melebar, dengan sebagian kecil orang kaya semakin menjadi-jadi sementara sebagian besar masyarakat miskin terpinggirkan.

Ketidakpuasan atas ketidakadilan ini menjadi salah satu pemicu bagi kritik dan protes dari masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru

Tadi adalah rangkuman 7 faktor penyebab jatuhnya pemerintahan order baru. Meskipun peristiwa ini membawa perubahan yang signifikan pada kondisi bangsa Indonesia yang sekarang, kita juga perlu menyadari bahwa proses menuju demokrasi yang stabil dan adil adalah perjalanan yang panjang.