Regulasi yang Mengatur Batas Wilayah Indonesia

Berdasarkan pertimbangan dari isi UUD 1945, terutama pada pasal 25A, maka dibuatlah suatu undang-undang yang mengatur tentang wilayah negara, yakni UU nomor 43 tahun 2008.

Undang-undang ini terdiri dari 26 pasal yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, mulai dari batas wilayah negara, batas wilayah yurisdiksi, hingga lembaga yang dibentuk untuk mengelola batas wilayah negara Indonesia.

Adapun dalam Pasal 1 angka 1 UU no. 43 tahun 2008 disebutkan bahwa wilayah negara merupakan salah satu unsur negara yang mencakup kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Setiap negara pasti mempunyai batas wilayahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar masing-masing negara dapat mengetahui seberapa besar luas atau jangkauan yang menjadi daerah kedaulatannya.

Selain itu, batas wilayah negara perlu ditentukan secara jelas supaya negara yang berada di luar batas tersebut tidak menyalahgunakan kekuasaannya atau ikut campur tangan di wilayah yang bukan miliknya.

Hal inilah yang membuat batas wilayah suatu negara penting untuk diatur secara hukum, termasuk batas wilayah negara Indonesia. Dalam Pasal 3 UU no. 43 tahun 2008, dijabarkan tujuan dari diaturnya wilayah negara, antara lain:

• Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa.
• Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat.
• Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

Sebagaimana yang diatur dalam UU no. 43 tahun 2008, wilayah negara Indonesia mempunyai batas-batas yang meliputi wilayah darat, perairan, dasar laut, tanah di bawahnya beserta ruang udara di atasnya, juga termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Batas-batas wilayah Indonesia ini ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral terkait batas darat, batas laut, serta batas udara, dan juga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Berikut adalah batas-batas wilayah negara Indonesia yang tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 UU no. 43 tahun 2008:

• Pada wilayah daratan, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.
• Pada wilayah perairan atau laut, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste.
• Terkait dengan batas ruang udara Indonesia, mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Terkait dengan adanya batas wilayah negara Indonesia yang harus diatur dan dikelola, maka pemerintah membentuk suatu lembaga bernama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP dipimpin oleh kepala badan yang nantinya bertanggung jawab kepada presiden atau kepala daerah sesuai kewenangannya.

Lembaga ini kemudian dibagi tugasnya berdasarkan tingkat pusat dan daerah, yang mana Badan Pengelola Nasional akan bertugas di tingkat pusat, dan Badan Pengelola Daerah akan bertugas di tingkat daerah.

Adanya pembentukan BNPP sebagai lembaga yang mengelola batas wilayah Indonesia telah disebutkan dalam Pasal 14 UU no. 43 tahun 2008. BNPP memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan sebagai berikut:

• Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan.
• Menetapkan rencana kebutuhan anggaran.
• Mengoordinasikan pelaksanaan.
• Melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Meskipun pemerintah telah membentuk BNPP untuk mengelola batas wilayah Indonesia, pemerintah tetap mempunyai wewenang untuk mengatur pengelolaan serta pemanfaatan wilayah negara Indonesia.

Berikut beberapa kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mengelola batas wilayah Indonesia, yaitu:

• Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan Indonesia.
• Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
• Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya.
• Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan.
• Membuat dan memperbarui peta wilayah negara Indonesia dan menyampaikannya kepada DPR minimal setiap 5 tahun sekali.

Selain pemerintah, masyarakat juga dapat ikut terlibat dalam pengelolaan batas wilayah Indonesia, loh! Berdasarkan Pasal 19 UU no. 43 tahun 2008, masyarakat bisa ikut serta dalam bentuk mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga sekaligus mempertahankan kawasan perbatasan.

Nah, itu dia informasi selengkapnya mengenai regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan baru bagi anak ya, Ma!