Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi, Orangtua Sedih Lihat Anaknya Stres

Pada Kamis (2/7/2020) kemarin, belasan wali murid yang tergabung dalam persatuan orangtua peduli pendidikan anak mendatangi kantor DPRD Jember. Mereka menyampaikan kekecewaan terkait PPDB jalur zonasi beberapa waktu lalu.

Sejumlah wali murid mengaku menemukan kejanggalan yakni dugaan pemalsuan SKD.

Dari pemalsuan tersebut, diduga ada siswa yang rumahnya dekat sekolah namun tak lolos jalur zonasi. Berbanding terbalik dengan siswa yang jaraknya jauh dari sekolah yang dituju, tetapi dapat lolos lantaran SKD yang dipalsukan.

Adanya dugaan kecurangan yang dilakukan sejumlah orangtua guna meloloskan anaknya pada sekolah yang dituju tentu membuat kerugian bagi beberapa pihak. Seperti Dwi Riska, salah seorang wali murid yang turut meramaikan aksi demo bersama belasan wali murid lainnya di DPRD Jember.

Ia mencontohkan, ada siswa yang berasal dari Kecamatan Wuluhan dan Jenggawah, bisa masuk di SMAN 1 dan SMAN 2. Padahal jarak sekolah dengan Kecamatan Wuluhan sekitar 36 kilometer. Sementara, anak dari Dwi sendiri tidak lolos di SMAN 2, padahal jaraknya sekitar 1,6 kilometer.

Dwi mengaku anaknya lolos di SMAN 5 yang memiliki jarak lebih jauh dari tempat tinggalnya, “Sampai anak saya stres, sampai sekarang tidak mau masuk SMAN 5. Saya dibikin pusing, kadang (sang anak) tertawa sendiri, tidak mau makan. Bagaimana seorang ibu melihat anaknya seperti itu,” jelas Dwi.

Adanya dugaan pemalsuan SKD dianggap sejumlah wali murid telah mengajarkan sikap tidak jujur pada anak untuk masuk ke sekolah. Padahal, kejujuran merupakan hukum tertinggi dalam dunia pendidikan.

Inilah yang membuat persatuan wali murid di Jember mendesak DPRD setempat membongkat praktik SKD palsu yang memberatkan calon siswa lain yang lebih membutuhkan.

Para wali mulid ini meminta DPRD turun langsung ke SMA yang diduga memanipulasi SKD dengan melakukan verifikasi ulang, apakah siswa yang lolos itu benar-benar tinggal dekat dengan sekolah atau tidak. Bila benar ditemukan kecurangan, mereka yang sudah lolos harus dibatalkan. 

Sementara itu, ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aduan sejumlah wali murid tersebut.

Komisi D kota Jember akan menggelar rapat gabungan, sebab tak hanya ruang lingkup pendidikan saja, tetapi ini juga masuk dalam ranah kependudukan.

Baca  juga:

• Hari Pertama PPDB DKI Jakarta Jalur Prestasi Diwarnai Keluhan Orangtua
• Tidak Lolos Jalur Zonasi, Orangtua Pesimis Jalur Prestasi PPDB DKI
• KPAI Terima Pengaduan PPDB 2020, Paling Banyak dari DKI Jakarta