Perpres Disusun dalam Lindungi Anak dari Dampak Negatif Game Online

Melalui Deputi Perlindungan Khusus Anak KPPPA, Nahar, menyatakan Perpres tersebut akan memetakan tiga strategi jangka pendek dan menengah untuk memperkuat kebijakan partisipasi multipihak, termasuk anak dan penanganan kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di ranah daring.

"Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan rancangan Peraturan Presiden tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik," kata Nahar. 

Terlebih lagi, menurutnya sangat penting bagi orang tua dan pengasuh untuk membatasi waktu bermain game online dan memilih game yang aman dan tidak mengandung konten kekerasan untuk anak. 

"Selain itu, orang tua dan pengasuh harus memantau dan memilih game yang sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka yang tidak mengandung konten kekerasan," tambah Nahar. 

Pada tempat terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengimbau orangtua untuk aktif memperhatikan dan memantau rating atau klasifikasi gim agar sesuai dengan usia anak. Sementara, Kementerian Kominfo telah mengatur klasifikasi gim melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024. 

Selain itu, Menteri Budi menekankan kewajiban pendampingan orang tua untuk kategori kelompok usia 3 tahun, 7 tahun, serta kategori kelompok usia 13 dan 15 tahun. 

Menkominfo juga menyarankan orangtua untuk memanfaatkan mode anak (kids mode), yang saat ini telah banyak disediakan oleh para pengembang game. 

Pada minggu sebelumnya (9/4/2024), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), bertindak tegas terhadap peredaran game online yang terbukti memberikan dampak buruk terhadap anak. 

Melalui komisioner KPAI, Kawiyan, menilai sudah banyak kasus yang terjadi akibat dampak game online ke anak.

Kominfo harus segera menerbitkan aturan tegas mengenai suatu game seperti memblokir game online yang mengandung kekerasan dan seksualitas atau membatasi penggunaan game online. 

"Kominfo harus tegas, blokir atau batasi. Selain itu, peran keluarga dan sekolah juga harus ditingkatkan, orangtua harus ketat mengawasi anak-anak kita saat main game online," kata Kawiyan.