Mulai 2022, Semua Sekolah Wajib Pembelajaran Tatap Muka Sementara

Mulai semester genap mendatang yang dimulai bulan Januari 2022, pemerintah menetapkan kewajiban sekolah untuk menggelar PTM terbatas. Hal ini berlaku pada satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3.

Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. 

Aturan ini ditetapkan setelah melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama, khususnya masa depan anak-anak Indonesia, seperti yang tertuang dalam unggahan akun resmi @kemdikbud.ri.

Pemulihan dirasa perlu karena selama dua tahun belakangan ini anak-anak Indonesia tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. 

PTM terbatas ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Aturan PTM terbatas ini mempertimbangkan kondisi daerah, cakupan vaksinasi tenaga pendidik dan lansia pada daerah tersebut, serta kapasitas peserta didik.

Dengan aturan PTM terbatas ini, maka ada sekolah yang sudah dapat melakukan PTM 100% dengan frekuensi full day school dan durasi jam pelajaran maksimal 6 jam. Sementara itu sekolah yang daerahnya masih tergolong PPKM level 3 dan 4 atau cakupan vaksinasi tenaga pendidikan dan lansianya di bawah 40% dan 10%, maka masih diwajibkan untuk PJJ secara penuh.

Seperti yang termuat dalam infografis yang dikeluarkan oleh @kemdikbud.ri, orangtua atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester satu tahun ajaran atau tahun akademik 2021/2022 berakhir. 

Namun, mulai semester dua tahun akademik 2021/2022, semua peserta didik wajib mengikuti PTM terbatas.

Aturan SKB empat menteri saat ini menetapkan bahwa apabila ada temuan kasus terkonfirmasi COVID-19 di saturan pendidikan, pemda berkewenangan untuk menutup satuan pendidikan tersebut dan menghentikan sementara PTM terbatas, paling cepat 3x24 jam.

Sementara aturan SKB empat menteri yang baru merumuskan aturan bahwa penghentian sementara PTM terbatas di satuan pendidikan dilakukan sekurang-kurangnya 14x24 jam apabila:

• Terjadi klaster penularan COVID-19 dalam satuan pendidikan tersebut
• Angka positivity rate hasil ACF di atas 5%
• Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%

Sebagai catatan tambahan, apabila setelah dilakukan surveilans ditemukan bahwa temuan kasus bukan dari klaster PTM terbatas atau angka positivity rate-nya di bawah 5%, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar dimana terdapat kasus konfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19 selama 5x24 jam.

Dengan peraturan-peraturan yang telah diperbarui, aturan SKB empat menteri ini pun menetapkan sanksi administratif untuk pelanggar protokol kesehatan. Bagi satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan, maka akan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh satgas penanangan COVID-19 atau tim pembina UKS.

Pembukaan kegiatan PTM terbatas mulai tahun 2022 ini tentu diiringi dengan berbagai kontroversi, mengingat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang masih perlu dtingkatkan, adanya varian virus baru yaitu Omicron yang masuk ke Indonesia, kondisi ruang belajar, hingga balita dan anak-anak yang masih belum bisa mendapatkan vaksin. 

Bagaimana dengan mama? Apakah mama akan mengikutsertakan anak untuk mengikuti PTM terbatas atau tetap menjalani PJJ hingga batas waktu yang ditentukan? Dan apa yang menjadi pertimbangan mama?

Semoga informasi ini bermanfaat.