Dibalik Kebijakan Sistem Zonasi, Berikut Sisi Positif dan Negatifnya!
Meskipun banyak yang menentang, namun teryata masih ada sisi positif dari kebijakan yang satu ini
14 Juli 2018
Follow Popmama untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Ketentuan sistem zonasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam PPDB 2018 memang menimbulkan sejumlah masalah.
Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menjelaskan perihal sistem zonasi yang merupakan penataan reformasi sekolah mulai dari TK sampai SMA.
"Sistem zonasi merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)," ujar Muhadjir Effendy dalam acara buka bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Rabu (23/5) sebagaimana diberitakan Antara.
Mendikbud menuturkan bahwa penerapan sistem zonasi itu harus dilihat sebagai upaya pemerataan memperoleh hak pendidikan yang wajar, sesuai dengan tema kerja tahun 2017 yang dicanangkan Kemdikbud yakni "Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas".
Sistem penerimaan pada tahun 2017 ini tidak lagi berdasarkan capaian prestasi akademik, tetapi berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah (zonasi). Siswa yang berada di zona sekolah tersebut harus diterima, tidak boleh ditolak.
Mengetahui hal tersebut, maka polemik di masyarakat pun muncul seiring dengan penerapan sistem zonasi di beberapa daerah.
Mengingat niat baik yang dicanangkan oleh pemerintah menuai banyak pro dan kontra, maka dari itu berikut Popmama.com membeberkan sisi positif dan negatif dari sistem zonasi.
1. Sisi negatif
Dari sekian banyak hal negatif yang dilontarkan masyarakat mengenai penerapan sistem yang satu ini, namun ternyata ada 3 hal yang bisa dikatakan menjadi keluhan banyak orang.
Berikut beberapa sisi negatif yang dirasakan dari sistem zonasi:
Ada kemungkinan untuk mengelabui domisili
Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, bahkan untuk mengelabui domisili atau tempat tinggal melalui pembaruan kartu keluarga.
Mengetahui bahwa kartu keluarga yang telah dikeluarkan 6 bulan sebelum proses seleksi menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya seorang siswa di sekolah tersebut, maka bukan tidak mungkin pula jika salah satu anggota keluarga tersebut memperbarui kartu keluarganya jauh-jauh hari agar Sang Anak dapat masuk ke sekolah yang ia inginkan.
Hal tersebut juga sudah banyak terjadi di beberapa kota, misalnya seperti di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung.
Terkesan membatasi pilihan siswa
Sisi negatif lainnya adalah mempersempit pilihan dari siswa tersebut berdasarkan domisilinya.
Mengingat bahwa tidak adanya penyebaran sekolah yang merata di seluruh daerah, maka hal tersebut juga menjadi momok bagi beberapa orangtua murid yang mengeluhkan sedikitnya pilihan yang dapat Sang Anak ambil.
Maka dari itu, mereka menyarankan agar pemerintah melakukan penyebaran sekolah terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menerapkan sistem zonasi seperti ini.
Editors' Pick
Membuat siswa tidak semangat belajar
Sisi negatif lainnya yang langsung dirasakan oleh para siswa adalah kekecewaan yang ia rasakan setelah selama ini ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai terbaik agar masuk ke sekolah favorit.
Seperti yang dinyatakan oleh Iwan Hermawan, Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat, bahwa semangat siswa menjadi sedikit menurun karena mereka beranggapan bahwa untuk mendapatkan sekolah favorit tidak dibutuhkan kerja keras, melainkan hanya tergantung dari domisili wilayah.
2. Sisi positif
Jika berbicara mengenai sisi negatif, maka sudah pasti ada sisi positifnya juga dari penerapan sistem zonasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Berikut beberapa sisi positif yang terdapat dalam sistem zonasi:
Adanya pemerataan sekolah, sehingga tidak ada sekolah unggulan atau sekolah reguler
Seperti tujuan awal pemerintah, yaitu untuk melakukan pemerataan pendidikan, maka sudah sepantasnya jika dampak yang dirasakan adalah tidak adanya pengelompokan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler.
Hal tersebut juga dimaksudkan agar siswa lain tidak merasa terintimidasi jika tidak lolos ke sekolah unggulan.
Siswa dapat lebih dekat mencapai sekolah yang dituju
Mengingat bahwa jam belajar siswa yang sudah cukup padat dan harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah, maka bukan tidak mungkin jika nantinya ia tidak dapat menerima pelajaran dengan optimal.
Maka dari itu, agar membuat jam belajarnya lebih efektif, pemerintah memberikan kebijakan sistem zonasi sehingga memungkinkan siswa untuk mencapai sekolah lebih dekat dan lebih cepat.
Mendorong kualitas setiap sekolah
Mengetahui bahwa kini tidak ada pengelompokan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler, maka hal ini memungkinkan sekolah-sekolah lain untuk terus mendorong kualitasnya agar semakin baik.
Bukan hanya sekolah negeri, sekolah swasta pun terdorong agar terus melakukan peningkatan kualitas.
Dengan begitu, siswa pun juga dapat belajar dengan tenang tanpa harus merasa ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun.
