60% Warga Masih Tak Pakai Masker, Razia pun Diberlakukan

Namun banyak masyarakat yang bandel. Beberapa dari mereka tak menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk melepaskan masker.

Selain itu, warga pun juga masih banyak yang melakukan kegiatan di luar rumah. Menurut data yang didapatkan Satgas Covid-19, masyarakat masih banyak yang abai dengan perintah PPKM Darurat ini.

Pemerintah tengah memaksimalkan tingkat kepatuhan masyarakat, termasuk dalam menerapkan protokol kesehatan. Memakai makser adalah hal paling sederhana yang dapat mencegah penularan.

Data menunjukkan pada 2.654 kelurahan di Indonesia, menyatakan bahwa tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 60% patuh. Dan provinsi dengan ketidakpatuhan tertinggi ternyata berada di luar pulau Jawa - Bali, yakni Aceh.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut sebaran kelurahan itu terdapat di provinsi Aceh (584) Jawa Barat (503), Jawa timur (493), Jawa Tengah (186), Sumatera Utara (174), Kalimantan Selatan (131),  Sulawesi Selatan (103), Sumatera Barat (85), Sulawesi Tenggara (62), dan Banten (61). 

"Ingat, memakai masker adalah hal termudah dan tersederhana, yang bisa dilakukan. Dan berdampak besar apabila dilakukan secara disiplin dan bersama-sama," Wiku dalam Keterangan Pers 

Akibat banyaknya masyarakat yang belum memakai masker, pemerintah terpaksa melakukan razia. Dengan dibantu oleh Polisi dam Satpol PP, warga yang ketahuan masih membandel akan dikenai hukuman.

Biasanya, diminta untuk menyapu jalanan atau menyanyikan lagu wajib. Setelahnya, mereka akan diberikan edukasi singkat mengenai pentingnya masker, juga diberikan masker untuk dipakai.

Pemerintah masih melakukan penyesuaian pada sektor esensial dan kritikal selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini dilakukan setelah mencermati perkembangan PPKM Darurat yang diterapkan mulai 3 - 20 Juli 2021. 

Dengan adanya penyesuaian ini, semua pihak diminta mematuhi sepenuhnya. Sehingga mobilitas masyarakat di masa PPKM ini dapat ditekan dan penularan yang terjadi di masyarakat dapat semakin menurun.

Jadi, tak ada lagi warga yang masih bekerja di kantor, khususnya untuk pekerja non-esensial, selama PPKM Darurat. Hal ini dilakukan agar kebijakan ini maksimal.

Hanya sektor kritikal, utamanya yang  bergerak di sektor kesehatan dan keamanan, yang diizinkan bagi pegawainya melakukan 100% WFO atau bekerja di kantor sepenuhnya. Namun harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. 

Hal yang sama juga diperbolehkan khusus pada aktivitas di bidang energi, logistik makanan, petrokimia, bahan bangunan, objek vital strategis nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar. 

Bagi pekerja non-esensial yang masih WFO akan dikenakan denda

"Penting untuk diingat, bagi siapapun yang melanggar akan ditindak tegas bahkan sampai dicabut izinnya," tegasnya.

Kebijakan ini diberlakukan agar masyarakat patuh dengan protokol kesehatan. Indonesia bisa mennaggulangi pandemi Covid-19 bersama-sama.