Aturan Baru, Nama Tidak Boleh Disingkat di Dokumen Kependudukan

Merujuk pada Pasal 5 Ayat (3) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, nama di dokumen kependudukan tidak boleh disingkat, kecuali tidak diartikan lain. Contoh penyingkatan nama yang dilarang adalah Muhammad menjadi Muh atau Abdul yang disingkat menjadi Abd. 

Nama di dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca. Artinya, nama wajib ditulis menggunakan huruf latin tanpa tanda baca, misalnya simbol apostrof ('). 

Dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, masyarakat juga dilarang mencantumkan gelar pendidikan atau gelar keagamaan di dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan itu mencakup akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan akta pengakuan anak. 

Perlu diketahui bahw gelar yang dimaksud seperti Profesor, Insinyur, Dokter, Haji, maupun gelar pendidikan yang disematkan di belakang nama seperti gelar diploma dan sarjana. 

Nama di dokumen kependudukan harus ditulis menggunakan huruf latin yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain masih bisa dicantumkan pada dokumen pendidikan. 

Gelar pendidikan, adat, maupun keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan e-KTP di mana tata cara penulisannya harus disingkat. 

Nama di dokumen kependudukan juga harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Jumlah huruf dibatasi paling banyak 60 huruf termasuk spasi dengan jumlah kata minimal dua kata.