5 Cara Pengajuan Sertifikasi Halal, Berapa Biayanya?

Sertifikasi halal adalah dokumen resmi yang memastikan sebuah produk memenuhi standar halal. Di Indonesia, penerapan jaminan produk halal telah berlangsung lama. 

Dilansir dari situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, penerapan sertifikasi halal dimulai dari pengawasan produk nonhalal oleh Kementerian Kesehatan pada 1976, hingga pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) pada 1989.

Kini, sertifikasi halal berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga yang didirikan pada 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. BPJPH bekerja sama dengan MUI untuk menetapkan fatwa kehalalan produk sebelum menerbitkan sertifikat. 

Sertifikasi halal diwajibkan agar konsumen merasa aman, nyaman, dan mendapatkan kepastian atas produk yang dikonsumsi, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha.

Selain makanan dan minuman, produk seperti obat-obatan, kosmetika, hingga sektor pariwisata kini juga diatur dalam sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi halal secara global, di mana Indonesia berpotensi menjadi produsen halal terkemuka dunia.

Proses pengajuan sertifikasi halal melalui platform SiHalal kini semakin mudah diakses oleh pelaku usaha. Berikut langkah-langkah lengkapnya:

1. Pendaftaran di platform SiHalal
   Pelaku usaha memulai dengan mengajukan permohonan sertifikasi di situs ptsp.halal.go.id. Pastikan semua dokumen, seperti pernyataan kehalalan produk, sudah dilengkapi untuk memulai proses ini.
2. Verifikasi awal oleh BPJPH
   Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tahap ini membutuhkan waktu sekitar dua hari kerja.
3. Pengujian produk oleh LPH
   Produk yang diajukan akan diperiksa dan diuji oleh LPH untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar halal. Proses ini biasanya memakan waktu hingga 15 hari kerja.
4. Penetapan fatwa halal oleh MUI
   Setelah pengujian selesai, hasilnya akan dibawa ke sidang Komisi Fatwa MUI. Pada tahap ini, kehalalan produk akan ditetapkan melalui sidang yang membutuhkan waktu sekitar tiga hari kerja.
5. Penerbitan sertifikat halal
   Jika produk dinyatakan halal, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal resmi. Proses penerbitan ini berlangsung dalam satu hari kerja, sehingga sertifikasi halal bisa selesai dalam waktu 21 hari.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pelaku usaha dapat memastikan produknya memenuhi standar halal yang berlaku dan membangun kepercayaan konsumen.

Proses pengurusan sertifikasi halal memiliki biaya yang bervariasi tergantung skala usaha. Untuk skema reguler, biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk dimulai dari Rp300 ribu untuk usaha kecil, Rp5 juta untuk usaha menengah, dan Rp12,5 juta untuk usaha besar. 

Biaya ini mencakup pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), tetapi tidak termasuk pengujian laboratorium dan biaya transportasi pemeriksaan lapangan.

Namun, usaha mikro dan kecil (UMK) memiliki opsi sertifikasi gratis melalui Self Declare yang biayanya ditanggung oleh anggaran negara, sehingga meringankan beban pelaku usaha kecil.

Demikian informasi terkait cara pengajuan sertifikasi halal! Pelaku usaha, baik mikro maupun besar, dapat memanfaatkan proses ini untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing produk. Yuk, segera daftarkan produk ke BPJPH dan pastikan semuanya terjamin halal!