Resmi! Indonesia Ditunjuk Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

Indonesia menunjuk Duta Besar RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk masa jabatan satu tahun ke depan. Penunjukan ini datang melalui dukungan dari kelompok negara Asia-Pasifik.

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 merupakan buah dari kerja diplomasi yang dilakukan secara konsisten dan terarah. Proses ini tidak berjalan instan.

Di bawah arahan pimpinan nasional, Kemlu aktif membangun komunikasi dengan perwakilan Indonesia di berbagai negara. Pendekatan langsung juga dilakukan kepada negara-negara sahabat di Jakarta untuk memperkuat kepercayaan peran Indonesia di kancah internasional.

Dengan mandat ini, Indonesia kini memiliki peran penting, termasuk mengusulkan para ahli HAM internasional yang akan menjalankan mandat khusus di bawah Dewan HAM PBB.

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 mengikuti aturan yang berlaku. Indonesia saat ini merupakan anggota aktif Dewan HAM untuk periode 2024–2026, sementara kursi kepemimpinan memang bergilir berdasarkan wilayah. 

Tahun ini, giliran kawasan Asia-Pasifik, dan Indonesia menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan. Namun, bukan hanya soal giliran. Ada faktor penting lain yang menjadi pertimbangan, seperti kemampuan diplomasi, sikap netral, serta komitmen terhadap nilai-nilai HAM. 

Indonesia dinilai memenuhi kriteria tersebut. Ke depan, Indonesia juga berperan dalam menunjuk para ahli independen yang akan tergabung dalam tim investigasi kasus dugaan pelanggaran HAM di berbagai negara melalui proses seleksi yang terbuka dan berimbang.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap agenda dan pembahasan berjalan secara adil, terbuka, serta tidak memihak. Posisi ini menuntut kepemimpinan yang mampu menjaga suasana diskusi tetap konstruktif, sekaligus menghormati perbedaan pandangan antarnegara.

Kementerian Luar Negeri menyebut kepemimpinan Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, yang menekankan pentingnya membangun kesepakatan bersama, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap Dewan HAM PBB. Kepercayaan ini bukan datang secara instan, melainkan lahir dari rekam jejak Indonesia yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat global.

Bagi sebagian orang, kabar ini memunculkan perasaan yang beragam. Di satu sisi, Indonesia dipercaya memimpin pembahasan HAM di level dunia. Namun di sisi lain, masih ada pekerjaan rumah di dalam negeri yang belum tuntas, terutama terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terus menunggu keadilan.

Aksi Kamisan yang tak pernah berhenti, nama-nama korban yang terus diingat, hingga vonis bebas dalam kasus Paniai Berdarah menjadi pengingat bahwa perjuangan HAM belum selesai. 

Itu dia informasi tentang Indonesia ditunjuk jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026. Posisi Indonesia di Dewan HAM PBB membawa harapan besar. Kepemimpinan di panggung internasional diharapkan bisa mendorong keberanian yang sama di dalam negeri.