Kekerasan pada Anak dan Perempuan Meningkat, RUU TPKS Gagal Disahkan

Masyarakat mendorong RUU TPKS agar segera disahkan karena banyak sekali kasus kekerasan yang juga tidak menemui akhirnya. Salah satu jurnalis INews Jayapura serta FJPI Papua Cornelia Mudumi membagikan pengalamannya meliput kekerasan. 

Di Papua, kasus tidak diselesaikan dengan proses hukum, melainkan secara kekeluargaan. Hal ini karena adanya adat istiadat di Papua khususnya Jayapura. Sehingga korban-korban yang melakukan pelaporan di Dinas Perlindungan Anak serta wilayah Polres Jayapura diselesaikan secara kekeluargaan saja. 

"Kendala-kendala yang saya lihat ini bahwa kasus ini tidak diselesaikan karena adat istiadat di Papua khususnya Jayapura," ucapnya. 

Eka Rimawati sebagai jurnalin CNN Indonesia dan FJPI Jatim mengatakan saat salah satu korban pelecehan seksual melaporkan, laporannya tidak diterima karena dianggap kurang bukti. 

"Pada tahun 2017, sempat di SP3 ketika satu korban melakukan pelaporan dan dinyatakan saat itu kasusnya dianggap kurang bukti," ucapnya

Ia menambahkan pentingnya peran jurnalis khususnya jurnalis perempuan yang memiliki empati untuk bisa melakukan peliputan-peliputan yang sebagian besar mayoritas dari korban pelecehan seksual adalah perempuan. 

Korban dianggap kurang bukti karena memang pelecehan terjadi di ruang privat. Sehingga tidak ada saksi untuk mengutarakan atau menyampaikan terkait kekerasan yang dialami. 

Diah Pitaloka selaku Anggota DPR RI/PDI Perjuangan mengakui bahwa RUU TPKS gagal disahkan karena kecolongan. Seharusnya pihaknya setelah keputusan di baleg langsung masuk ke rapat musyawarah agar bisa dijadwalkan ke paripurna. 

Namun sayangnya menurut Diah, pihaknya kurang mencari waktu untuk mengurus terkait RUU TPKS sebelum bamus terakhir. 

"Sebetulnya ini kecolongan prosedur ya, artinya harusnya kita DPR ini kan satu institusi gitu ya, dan harusnya kita mencari waktu sebelum bamus terakhir itu diadakan. Penjadwalan di DPR sangat ketat. Ada tahapan-tahapan setelah keputusan di baleg, lalu masuk ke rapat badan musyawarah untuk dijadwalkan ke paripurna," tutur Diah 

Menurutnya, meskipun kali kali ini RUU TPKS terlewat, namun ini akan disidangkan di awal masa sidang berikutnya. Ia menambahkan pihaknya tidak kehilangan waktu secara prinsip, karena masa sidang penutupan ini akan langsung reses, dan nanti ada masa sidang baru.

Ketika RUU TPKS masuk ke masa sidang baru, maka akan bisa dibahas bersama lagi. Dari 'kecolongan' tersebut, Diah menjelaskan pihaknya tidak kehilangan waktu pembahasan dan bisa dijadikan pelajaran. 

"Kalaupun ini (RUU TPKS) masuk agenda paripurna di penutupan masa sidang sekarang, atau masuk agenda paripurna di masa sidang baru, maka pembahasannya akan sama di masa sidang baru," tambahnya. 

Sekali lagi Diah menegaskan bahwa RUU TPKS tetap akan masuk menjadi agenda kerja DPR karena memang sudah disepakati apapun yang terjadi. 

Lembaga DPR sebenarnya sudah tahu kalau ini akan masuk undang-undang inisiatif karena sudah diketok di baleg. Diah menjelaskan RUU TPKS tinggal secara prosedur dan normatif akan dibahas di paripurna menjadi undang-undang inisiatif DPR. 

Gagal disahkan karena kecolongan tidak membuat perubahan komitmen pada DPR untuk tetap menjadikan RUU TPKS sebagai UU inisiatif DPR. Jadi, kegagalan kemarin hanya menyangkut prosedur administrasi yang ada di lembaga DPR. 

"Secara substansi, proses kemarin itu tidak menyangkut substansi, tapi menyangkut prosedur normatif saja. Tapi secara esensinya, undang-undang ini tidak mundur satu langkah pun," ucapnya. 

Sehingga bagi Diah ataupun lainnya yang berada di DPR tidak menganggap batalnya pengesahan RUU TPKS sebagai sesuatu yang bisa menggagalkan undang-undang, semuanya hanya perkara waktu penyidangan saja. 

Untuk itu Diah meminta agar masyarakat tidak terlalu panik dalam menanggapi gagalnya pengesahan, karena DPR masih terus mengusahakan. 

"emotional attention-nya akan mengganggu proses, jadi ya beginilah memperjuangkan sebuah Undang-undang. Mungkin ini perjalanannya. Tapi jangan terus kegelisahan, ini malah nantinya mengganggu dinamikanya," ucapnya. 

Menurutnya, political will-nya, good will-nya, atau public awareness-sudah bagus, tetapi ketika masyarakat gelisah dan bereaksi berlebihan, ini akan menjadi kontra produktif terhadap proses Undang-undangnya. 

Demikian informasi mengenai RUU TPKS yang gagal disahkan. Namun jangan khawatir, karena DPR masih terus berusaha. Kecolongan yang terjadi menjadi pelajaran bagi lembaga tersebut untuk lebih berhati-hati lagi.