Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Pemilu Tetap 14 Februari 2024

Puan Maharani menegaskan bahwa sejak awal Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Parlemen sudah sepakat pemilu akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Respons ini menjadi jawaban tegas bahwa tidak ada upaya penundaan Pemilu 2024 dari kubu parlemen.

"Terkait dengan (wacana) penundaan pemilu, pimpinan DPR sesuai dengan mekanismenya bahwa DPR dan pemerintah sudah menyepakati pemilu itu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," kata Puan ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube DPR, Selasa (15/3/2022) kemarin.

Selain itu dalam kesempatan tersebut, Puan juga menambahkan bahwa mekanisme itu sudah berjalan seperti yang telah disepakati sebelumnya.

Menariknya, ketika Puan memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara, ia didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Laki-laki yang juga akrab disapa Cak Imin ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjadi pihak pertama yang melempar wacana agar Pemilu 2024 sebaiknya ditunda satu hingga tiga tahun mendatang, lho.

Dalam keterangannya pada 26 Februari 2022 lalu, Cak Imin menjelaskan bahwa pemilu sebaiknya ditunda karena tak ingin menghancurkan masa pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.

Cak Imin pun mengklaim telah memiliki big data di media sosial yang mendukung wacana agar pemilihan umum ditunda.

Puan menyebut bahwa DPR akan tetap berkomitmen untuk menyetujui anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dirinya menjamin pengucuran anggaran akan sesuai dengan tahapan pemilu.

"Jadi, kita tunggu saja. Ini kan anggota Bawaslu dan KPU belum dilantik, tentu saja akan menjadi lebih baik kalau kemudian rencana dan tahapan-tahapan serta akuntabilitasnya nantinya dikelola oleh anggota KPU dan Bawaslu yang akan dilantik di periode mendatang," ujar Puan.

Sebelum adanya informasi dari Puan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa telah membantah anggaran Pemilu 2024 belum diketok karena parlemen mendukung penundaan pesta demokrasi tersebut.

Saan mengatakan, pembahasan mengenai tahapan pemilu terus dilakukan secara intensif antara Komisi II, KPU, Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP sebelum masuk ke proses reses.

Ia pun mengatakan bahwa KPU sempat mengajukan anggaran Pemilu 2024 akan mencapai di angka Rp76 triliun. Namun ketika diajukan ke Komisi II, sejumlah anggota mengusulkan agar nominal anggaran itu sebaiknya dikurangi.

"Kami mengusulkan kepada KPU agar disisir ulang karena kenaikan (anggarannya) sangat tajam dibandingkan anggaran Pemilu 2019. Jangan sampai nanti ada kesan, ini kan baru anggaran untuk KPU, belum lagi (anggaran) untuk Bawaslu, belum nanti DKPP hingga pilkada," kata Saan kepada media, Kamis(10/03/2022) lalu.

Dirinya menambahkan, saat KPU mengajukan anggaran mencapai Rp76 triliun, usulan tersebut belum sempat diajukan ke Komisi II DPR. Hal ini dikarenakan DPR sudah memasuki masa reses dan baru akan kembali bersidang pada Selasa (15/3/2022) kemarin.

Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mempertanyakan sumber big data yang kerap digunakan oleh beberapa pihak yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024.

Menurut Adian, para elite politik yang mengusulkan hal tersebut kerap menyinggung soal analisis big data, tetapi tidak dikemukakan dengan jelas sumber yang dimaksud tersebut.

Menurutnya, klaim big data dari para politikus justru berbanding terbalik dengan hasil dari sejumlah lembaga survei. Hasil lembaga survei menunjukkan mayoritas masyarakat ogah Pemilu 2024 ditunda. Selain itu, masyarakat juga menolak jabatan presiden diperpanjang lebih dari dua periode.

Bahkan, ia juga mengutip hasil survei LSI yang secara jelas menyebut bahwa 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Sebaliknya, hanya 20,3 persen masyarakat yang menginginkan hal tersebut terjadi.

"Paparan survei lengkap sekali, sementara paparan big data hanya disampaikan dalam pernyataan politisi tanpa publikasi resmi yang detail," kata anggota DPR dari Komisi VII itu pada Sabtu (12/03/2022) lalu.

Adian menjelaskan bahwa mayoritas dari sikap fraksi di DPR juga telah menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Dirinya menyebut, berdasarkan kekuatan fraksi, maka sebanyak 338 kursi di DPR menolak menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sementara, hanya 187 kursi dari fraksi menyetujui hal tersebut.

Berdasarkan paparannya, Adian pun berani menentang Cak Imin dan Luhut untuk membuka sumber big data yang selama ini dijadikan pembenaran agar Pemilu 2024 ditunda.

Sejumlah pakar dibidang teknologi informasi (IT) dan politik mengaku bahwa sejak awal sudah tidak yakin dengan kalim big data yang kerap disampaikan oleh Luhut. Pendiri Drone Empirit, Ismail Fahmi menduga adanya mark up data dari klaim yang disampaikan Luhut.

Dirinya menganalisis, isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027 semakin menguat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PBNU mendengungkan wacana tersebut. Sementara, media massa mengangkat sejumlah pihak yang menolak ide penundaan Pemilu 2024.

"Pihak yang pro dengan perpanjangan masa jabatan antara lain PKB, PAN, Golkar, PKPI, Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Riau, yang utamanya mengangkat narasi keberlanjutan ekonomi dan adanya permintaan dari masyarakat," cuit Ismail pada Selasa (01/03/2022) lalu.

Ismail menjelaskan, mayoritas data yang diperoleh dari Drone Empirit malah menunjukkan sebagian besar warganet menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Data lain yang juga diungkap oleh Ismail dari Drone Empirit yakni total warganet yang aktif dalam percakapan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak lebih dari 10 ribu akun.

"Angkanya tak mencapai 18 juta user di Twitter Indonesia. Apalagi (klaim) 100 juta (warganet yang membicarakan), tak masuk akal," kata Ismail.

Jadi itulah rangkuman informasi terkait Pemilu 2024. Bagaimana pendapat Mama mengenai informasi ini?