Mulai 28 April, Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO

Beberapa waktu lalu sampai hari ini, minyak goreng mengalami kelangkaan hingga kenaikan harga. Kebijakan larangan ekspor dibuat dengan mempertimbangkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi.

Menurut Jokowi, ia akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng melimpah dengan harga terjangkau.

"Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng," katanya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menanggapi keputusan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku.

Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi menyatakan pihaknya mendukung kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Kendati demikian, pihak Gapki pun akan terus memonitor dan memantau perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut.

Pemantauan larangan ekspor itu dilakukan untuk melihat dampak yang timbul terhadap keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit.

Indonesia merupakan produsen CPO nomor satu di dunia. Berdasarkan data Gapki, sepanjang 2022 saja, Indonesia telah mengekspor 33,674 juta ton CPO dan produk turunannya.

Dengan rincian, yakni 2,482 juta ton dalam bentuk CPO dan 25,482 juta ton dalam bentuk olahan CPO.

"Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," tutupnya.

Nah, semoga dengan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah ini membuat minyak goreng tetap terkendali dan tidak mahal ya, Ma.