Mulai Tahun Depan, NPWP Akan Menggunakan Nomor NIK

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan kelanjutan kerja sama keduanya sejak 2013.

Kerja sama tersebut telah diperbarui di 2018. Tujuannya untuk penggunaan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

"Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil," ujar Neilmaldrin dalam keterangan tertulis pada Jumat, (20/5/2022).

Kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia.

Selain itu, kebijakan tersebut merupakan pemenuhan amanat PP Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik.

PP tersebut mewajibkan mencantumkan NIK dan/atau NPWP dalam layanan publik dan kegiatan pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo pernah mengatakan bahwa NIK akan bertambah fungsinya sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi mulai 2023.

Artinya KTP akan memiliki fungsi sebagai NPWP mulai tahun depan, saat ini pemerintah sedang membangun sistem informasi.

"Jadi ke depan, kami sedang membangun sistem informasi, Insyaallah 2023 kita sudah akan gunakan sepenuhnya," kata Suryo dalam Sosialisasi UU HPP yang diselenggarakan Apindo, Senin (25/10/2021).

Kita tunggu kelanjutan dari kebijakan ini, ya.