Gandeng MUI, Pemerintah Ingin Beri Kepastian Kehalalan Vaksin Covid-19
Pemerintah pastikan MUI dan BPOM ikut andil dalam produksi vaksin
20 Oktober 2020
Follow Popmama untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaan penyuntikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat luas.
Selain vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh periset di Indonesia, pengadaan vaksin juga dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menjelaskan pemerintah telah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak awal pandemi ini.
Fatwa MUI banyak menjadi acuan, mulai dari mengenai ibadah salat Jumat, salat Idulfitri, salat Iduladha, pembayaran zakat yang dapat dipergunakan untuk penanggulangan pandemi, tata cara beribadah bagi tenaga medis yang menggunakan baju hazmat, serta pemulasaran jenazah.
Pemerintah Indonesia menargetkan 9,1 juta warga mendapat suntikan vaksin Covid-19 secara gratis akhir November 2020. Proses penyuntikan vaksin virus corona bagi jutaan warga Indonesia ini tinggal menunggu sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Berikut ini Popmama.com akan memberikan informasi mengenai vaksin Covid-19 yang sedang dilakukan uji klinis oleh beberapa pihak dan menunggu sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Disimak ya, Ma!
1. Pemerintah pastikan vaksin Covid-19 halal
Pemerintah menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan kehalalan vaksin Covid-19 sebelum disebar ke masyarakat.
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI.
“Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di Tiongkok. Kemudian juga terus menyosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi,” ujarnya Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.
“Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia,” lanjutnya.
Editors' Pick
2. Perwakilan dari BPOM dan MUI saat ini masih berada di China
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto menyatakan, selain setifikasi halal dari MUI, realisasi rencana penyuntikan vaksin virus corona bagi 9,1 juta warga Indonesia juga bergantung pada penerbitan otorisasi penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Mantan Jubir Penanganan Covid-19 Indonesia yang akrab disapa Yuri tersebut menyebutkan, perwakilan dari BPOM dan MUI saat ini masih berada di China untuk mendapatkan data mengenai vaksin virus corona dari produsen vaksin Sinovac, Sinofarm, dan Cansino.
"Perwakilan dari kedua lembaga tersebut masih berada di China untuk mendapatkan data mengenai vaksin serta melihat proses penyediaan bahan baku dan pembuatan vaksin guna memastikan keamanan dan kehalalannya," tuturnya, Senin 19 Oktober 2020.
3. Berkomitmen memasok vaksin di Indonesia
Perusahaan pembuat vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab serta Sinovac dan CanSino dari RRT telah menyampaikan komitmennya untuk memasok vaksin ke Indonesia.
Tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian Kesehatan, MUI, dan Bio Farma, Rabu (14/10), bertolak ke Tiongkok untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino.
Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm yang diproduksi di Uni Emirat Arab akan diambil dari data uji klinis di negara tersebut.
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan MUI dilibatkan dalam proses pengujian data untuk menjamin kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino, begitu juga dengan vaksin G42/Sinopharm.
“MUI-nya Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) sudah menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42” ucapnya Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.
4. Menunggu emergency use authorization yang dikeluarkan BPOM dan sertifikat kehalalan dari MUI
Sebelumnya, pemerintah Indonesia diminta agar tidak terburu-buru melakukan vaksinasi Covid-19 pada November di tengah ketidakpastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.
Lebih lanjut Yuri berharap, kepastian keamanan dan kehalalan vaksin itu akan keluar pada akhir Oktober atau pekan pertama November setelah kepulangan tim dari China.
Jika vaksin dari tiga produsen itu sudah mendapat lampu hijau dari tiga lembaga tersebut, maka 9,1 juta orang bakal mendapatkan vaksin yang diprioritaskan kepada tenaga kesehatan.
"Kita berharap semua oke, ketersediaan barang sudah ada komitmen dari produsen vaksin tinggal menunggu aspek keamanan. Artinya kita menunggu Emergency use authorization yang dikeluarkan BPOM dan sertifikat kehalalan dari MUI," ujar Achmad Yurianto dalam jumpa pers online, Senin (19/10).
5. Vaksinasi Covid-19 bukan senjata ampuh
Lalu, Yuri juga menegaskan, vaksinasi Covid-19 bukan senjata ampuh untuk menyelesaikan pandemi virus corona di Indonesia. Karena itu, orang yang telah disuntik vaksin harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
"Kita harus pahami vaksinasi bukan lini pertama dalam penanggulangan penyakit pandemi Covid-19.
"Tapi vaksin ditujukan untuk memberikan kekebalan agar saat terpapar virus tidak jadi sakit. Jadi mencegah menjadi sakit akibat terpapar virus," imbuhnya.
Dasar persetujuan penggunaan vaksinasi Covid-19 ini dikeluarkan BPOM karena alasan kedaruratan atau (Emergency use authorization) seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Itulah Ma beberapa fakta mengenai vaksin Covid-19 yang sedang dilakukan uji klinis agar siap digunakan oleh masyarakat Indonesia. Semoga segera bisa digunakan ya, Ma vaksin ini!
Dan harus tetap waspada, karena Mama harus tetap menjalani pola hidup yang sehat jika nantinya vaksin tersebut sudah bisa digunakan.
Baca juga:
- WHO: Orang Muda Sehat Bisa Tak Dapat Vaksin Covid hingga 2022
- Waspada, Ini Daftar 55 RW di Kota Bekasi yang Masuk Zona Merah
- 5 Fakta Studi Terbaru Terkait Virus Corona
