KPPPA: Gunakan UU SPPA dalam Proses Hukum pada Anak

Bukan sekedar menghukum anak, tapi dilihat lebih dalam permasalahan yang dialaminya juga

11 Agustus 2018

KPPPA Gunakan UU SPPA dalam Proses Hukum Anak
Popmama.com/Novy Agrina

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendorong seluruh aparat penengak hukum untuk menggunakan UU NO. 11 TAHUN 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam proses hukum pada anak. 

Proses peradilannya tidak hanya diartikan sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum saja, tapi juga harus mencakup akar permasalahan pada anak yang melakukan tindak pidana.

Memahami UU SPPA

Memahami UU SPPA
Dok. KPPA

UU SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.

Apa itu Diversi UU SPPA?

Apa itu Diversi UU SPPA
Dok. KPPA

Diversi dalam UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh kompenen yang terlibat dalam proses hukum tersebut. 

Tujuan diversi tersebut antara lain:

  • Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan
  • Menyelesaikan perkaran anak di luar proses peradilan
  • Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
  • Mendorong masyarakat untuk partisipasi
  • Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
  • Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam UU. 

 
“Anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat didengar dan dirasakan serta pengaruh lingkungan disekitar mereka. Banyak faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga.

Harapannya dengan adanya UU SPPA ini dapat menjadi landasan bagi para aparat penegak hukum dalam memproses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum,” ungkap Hasan, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam kegiatan Media Talk KPPPA (10/8). 

Kemen PPPA telah melakukan sejumlah upaya dalam penerapan sistem peradilan pidana anak. Upaya yang dilakukan sebagai berikut: 

  • Mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak
  • Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan anak
  • Penyadaran hukum masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi anak berkonflik dengan hukum
  • Sosialisasi peraturan perundangan tentang UU nomor 17 tahun 2016 tentang UU Kebiri dan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak Korban Tindak Pidana. 

“Kami akan terus mensosialiasikan amanat dalam UU SPPA yang diantaranya adalah pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum, pemantauan pelaksanaan rehabiliasi medis dan sosial dan reintegrasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum. Saya berharap sistem peradilan pidana anak dapat diimplementasikan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dan media dapat mensosialisasikan dan menyampaikan informasi kepada pihak terkait dan masyarakat terkait pelaksanaannya,” tutup Hasan.

Baca juga: Miris! Kasus Prostitusi Anak Kembali Muncul di Apartemen Kalibata City

The Latest