PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, MUI Ambil Langkah Hukum

Berdasarkan rapat dengan Dewan Pimpinan (DP) MUI, Komisi Hukum dan HAM (Kumham) MUI, Ma'ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) menyebut akan mengambil langkah hukum untuk merespons hal ini.

"Akan ada langkah-langkah hukum dari Komisi Hukum dan HAM MUI," ucapnya.

Menurut Cholil Nafis, yang menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Dakwah Ukhuwah, mengusulkan agar PN Surabaya meninjau ulang putusan yang dibuat. Padahal, aturan pernikahan sudah tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku.

"Demi martabat bangsa dan kehormatan manusia, sebaiknya putusan tersebut ditinjau ulang. Padahal di UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 bulir 1, perkawinan sah sesuai dengan ajaran masing-masing. Sedangkan kebenarannya itu melalui lembaga agama," katanya.

Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, Prof. Deding Ishak, menyebut bahwa selain mengupayakan langkah hukum, MUI juga berencana melaporkan hakim yang mengurus kasus itu ke Komisi Yudisial (KY). Dia juga meminta Mahkamah Agung (MA) turun tangan.

"Hakim itu harus diperiksa. MA juga harus turun kalau memang ini kontroversi, termasuk pemerintah, bahkan Presiden juga. MUI melihat ini adalah masalah serius," ujar Deding.

Itulah beberapa informasi terkait langkah MUI dalam merespons putusan PN Surabaya yang mengesahkan pernikahan beda agama. Semoga ada solusi terbaik yang bisa diambil untuk semua masyarakat.