Presiden Prabowo Umumkan PPN 12% Tidak Jadi Naik

Kebijakan PPN 12% memang tetap diberlakukan, tetapi hanya untuk barang dan jasa yang tergolong dalam kategori mewah. Beberapa contohnya meliputi hunian dengan nilai di atas Rp5 miliar, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan town house. 

Selain itu, pesawat jet pribadi dan kapal pesiar juga termasuk dalam kategori yang dikenakan tarif baru ini. Langkah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Kebijakan ini bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dengan menarik pajak lebih tinggi dari kelompok ekonomi atas. Presiden Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk upaya menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan nasional.

Namun, untuk barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan, tarif PPN tetap di angka 11% atau bahkan 0% untuk beberapa kategori tertentu. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah sangat mempertimbangkan dampak kebijakan pajak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain kebijakan PPN, pemerintah juga mengumumkan peluncuran paket insentif senilai Rp65 triliun. Langkah ini diambil untuk mendukung masyarakat dan pelaku usaha menghadapi tantangan ekonomi di tahun mendatang. 

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat agar dapat melewati tantangan ekonomi dengan lebih baik. Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat akun Instagramnya, @smindrawati, bahwa insentif ini juga mencakup bantuan langsung tunai untuk kelompok masyarakat tertentu.

“PPN TIDAK NAIK…! Pajak dan APBN adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan dan gotong royong, menjaga masyarakat dan perekonomian dan harus berpihak pada rakyat,” tulis Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Selasa (31/12/24). 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan perpajakan yang baru ini dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Dengan membatasi kenaikan tarif PPN hanya pada barang dan jasa mewah, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara adil.

Kebijakan ini juga didasarkan pada masukan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan DPR. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa membebani masyarakat kecil.

Itu dia informasi lengkap mengenai Presiden Prabowo umumkan PPN 12% tidak jadi naik. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan tarif PPN secara umum menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sangat mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.