Puncak Kasus Omicron di Indonesia akan Tiba hingga 2 Bulan ke Depan

Di Indonesia, positivity rate kasus Covid-19 akibat Omicron terus meningkat. Nilainya rata-rata 2,8 persen. Bahkan memasuki pekan ketiga Januari 2022 di kawasan Jakarta mencapai 3,5 persen. 

Kenaikan kasus Omicron di Ibu kota mayoritas berasal dari imported case Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dari Jakarta. Kenaikan kasus ini terus meningkat sejak ditemukan pertama kali pada 16 Desember 2021. 

Hal tersebut membuat tempat karantina Wisma Atlet menjadi sangat tinggi. Padahal sebelumnya, Jakarta memiliki kasus yang lebih sedikit ketimbang wilayah lain. 

Jika kasus Omicron ditanggapi dan ditangani dengan serius, maka puncak kasusnya di Indonesia akan tiba pada bulan Februari hingga Maret. Hal tersebut pun dikatakan oleh Zubairi Djoerban, ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan perwakilan IDI (Ikatan Dokter Indonesia). 

"Perhitungan paling lama 8 minggu kasusnya akan tinggi banget di Indonesia," papar Zubairi Djoerban.

Sementara itu, dalam mencegah serta mengendalikan penularan varian Omicron, Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/1391/2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron (B.1.1.529) yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 30 Desember 2021. 

Aturan ini setidaknya dapat meningkatkan sinergi penanggulangan Covid-19 baik di pemerintah pusat hingga daerah. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, kualifikasi SDM khususnya tenaga kesehatan serta para stakeholder lain dalam tata laksana penanganan pasien Covid-19.

Seluruh wilayah di Indonesia yang memiliki akses dari jalur internasional seperti penerbangan, transportasi darat dan laut harus mendapat perhatian lebih agar tidak terus menjadi klaster infeksi Omicron.

Zubairi mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman yang cukup mumpuni dalam menghadapi berbagai varian Covid-19 yang terus muncul. Terbukti dari positivity rate pada Oktober 2021 kurang dari satu persen yang notabene turun drastis dari 44 persen pada Juli hingga Agustus 2021.

Menanggapi peristiwa tersebut, pemerintah pun diimbau untuk memastikan cakupan vaksinasi dosis lengkap ditambah dengan booster bagi kelompok rentan.