PAUD, Sekolah Swasta, hingga Angkutan Umum Akan Dikenai PPN?

12 Jun 2021, 19:40 WIB

Freepik/pressfoto

Sekolah menjadi tempat menuntut ilmu, baik yang dijalankan oleh pemerintah atau swasta. Biasanya usaha pendidikan tak terkena pajak.

Namun kini draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 mulai membahasnya. Pasal tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN Rencananya, usaha pendidikan akan dikenai pajak penghasilan (PPN).

Tak main-main, tingkatanya yaitu mulai dari Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah, hingga Bimbingan Belajar.

Berikut Popmama.com ulas rencana Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pemungutan PPN dalam jasa pendidikan tertuang dalam Pasal 4A:

1. Jasa yang tidak dikenai PPN

Ilustrasi - Pexels/panditwiguna

Selama ini, jenis jasa berikut ini tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Rencananya akan dihapus dari UU No 6 Tahun 1983. Dengan kata lain, jasa yang disebutkan di bawah ini akan dikenai pajak.

Jasa pelayanan medis (dihapus).
Jasa pelayanan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, pemakaman, hingga jasa lembaga rehabilitasi (dihapus).
Jasa pengiriman surat dengan perangko, yakni yang selama ini dilakukan PT Pos Indonesia (dihapus).
Jasa keuangan (dihapus).
Jasa Asuransi (dihapus).
Jasa keagamaan, meliputi jasa yang diberikan oleh penceramah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan ibadah keagamaan yang diselenggarakan rumah ibadah; (dihapus)
Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio atau televisi.(dihapus).
Jasa angkutan umum di darat, air, dan udara dalam dan luar negeri (dihapus).

2. Jasa yang akan dikenai pajak

Tkdarulhikam.sch.id

Dalam UU yang masih berlaku, jasa pendidikan masih bebas PPN. Adapun jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbel.

Selain itu, jasa dokter umum, dokter hewan, ahli kesehatan, bidan, hingga rumah sakit dan laboratorium kesehatan. Bahkan, jasa penitipan surat berharga hingga jasa penguburuan.

Jika RUU telah disahkan, barang atau jasa barang yang telah disebutkan tersebut akan terkena pajak.

3. Angkutan umum juga kena PPN

Pexels/Sourav Mishra

Selain jasa pendidikan, jasa tenaga kerja dan angkutan umum juga rencananya akan dikenai PPN. Angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara.

Kondisi ini dianggap memberatkan angkutan umum. Apalgi di tengah banyaknya ojek online. Pengusaha angkutan umum pun banyak yang keberatan.

4. Kebijakan ini akan memberatkan masyarakat

Unsplash/Devi Puspita

Wacana lain menyebutkan bahan-bahan pokok pun akan dikenao pajak. Bahkan, usaha makanan warung kecil, seperti warteg, tak luput dari PPN.

Masyarakat yang beranggapan PPN di usaha yang seharusnya bebas pajak, jadi memberatkan. Salah satunya, menyebabkan barangatau jasa yang bersangkutan jadi ikut naik.

Bram, salah satu sopir angkot jurusan Grogol-Kalideres. Dia menyebutkan telah mendengar kabar tersebut, menurutnya itu sangat memberatkan.

"Saat ini, kita bertahan saja sudah bagus. Apalagi kalau ada pajak segala, makin susah nantinya. Semoga RUU ini tak jadi disahkan," ucapnya kepada Popmama.com

Draf di RUU KUP juga dotolak oleh beberapa anggota dewan. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengkhawatirkan jika PPN benar-benar diberlakukan, dikhawatirkan menyusahkan masyarakat.

Semoga RUU ini tidak jadi disahkan. Apabila benar telah diteken, berarti harga juga akan semakin melambung tinggi.