Sudah Disahkan UU, Kompleks Istana Presiden Pindah ke IKN Nusantara

Menurut Wandy, Kompleks Istana Presiden yang meliputi Kementerian Sekretariat Negara, KSP, hingga Sekretariat Kabinet sudah bersiap untuk pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Begitu juga dengan kementerian atau lembaga yang prioritas pindah ke IKN, yakni yang memang krusial dalam pengelolaan pemerintahan.

Namun, menurutnya perhitungan jumlah ASN-nya masih disimulasikan oleh Kementerian PAN-RB. Intinya yang krusial dalam pengelolaan pemerintahan.

"Untuk pastinya, tetap ada di KemenPAN-RB dan Bappenas. Datanya masih bergerak untuk jumlah ASN. Jadi kita masih menunggu hasil simulasi dari KemenPAN-RB," ujar Wandy.

Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo mengatakan bahwa, Presiden Jokowi berencana pindah ke IKN Nusantara sebelum 16 Agustus 2024.

"Presiden merencanakan untuk pindah sebelum 16 Agustus 2024, tetapi kita masih melihat dulu kondisinya seperti apa," kata Roudo.

Roudo menyampaikan bahwa keinginan Presiden Jokowi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Sebab, artinya dalam waktu dua tahun ke depan harus ada pembangunan besar yang dilakukan.

"Karena ini salah satu yang monumental, tantangan juga, dalam dua tahun harus membangun kawasan yang cukup besar. Tadi 6.600 untuk kawasan inti dan 56 ribu untuk kawasan perkotaannya. Jadi tantangannya cukup besar," ungkap Roudo.

Pemindahan ibu kota ini bukan tanpa persiapan, Kementerian PUPR pun siap membangun rumah bagi ASN serta TNI-Polri.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta, dalam rapat koordinasi, PUPR menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN.

Febry menerangkan bahwa jumlah hunian yang disiapkan oleh PUPR memang belum sebanyak jumlah ASN dan Anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Sebab, hal itu sesuai dengan anggaran yang tersedia saat ini.

"Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih," ujar Febry.

Menurutnya, itu tidak akan jadi hambatan karena pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bisa juga melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN.

Febry pun memaparkan rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal.

Total keseluruhan yang akan dipindahkan, yaitu sebanyak 7.687 orang, di mana terdiri dari 1.971 ASN dan 5.716 TNI/Polri termasuk Paspampres, BIN, dan jajarannya.

"Jumlah itu masih belum final ya, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti juga menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office berapa yang tersebar," tutupnya.

Nah, begitulah informasi mengenai bagaimana proses pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, dan kesiapan PUPR dalam membangun hunian di sana. Kita doakan agar tetap terlaksana dengan baik dan tanpa hambatan ya, Ma.