Diskon Tarif Listrik Bulan Januari-Februari 2025 Habiskan Rp13,6 T

Wamenkeu Suahasil menjelaskan, sebanyak 135,9 juta pelanggan sudah menikmati diskon tarif listrik yang digelar pemerintah pada Januari-Februari 2025.

Rinciannya, sebanyak 71,1 juta pelanggan tercatat menikmati diskon tarif listrik pada Januari, dan 64,8 juta pelanggan merasakan diskon di bulan Februari.

Suahasil juga menjelaskan, diskon tarif listrik yang pemerintah berikan kepada masyarakat bertujuan untuk menekan inflasi pada kelompok harga yang diatur pemerintah atau disebut administered price.

"Jadi, kalau harga listrik turun, dia langsung nanti menyumbang ke inflasi administered price yang juga turun. Ini yang kami bilang inflasi administered price itu turun akibat kebijakan," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa diskon tarif listrik 50 persen pada Januari-Februari telah memberikan kontribusi besar terhadap deflasi di Februari 2025.

Tercatat, deflasi pada Februari 2025 adalah sebesar 0,09 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), 0,48 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), serta 1,24 persen secara tahun kalender (year-to-date/ytd).

Diskon tarif listrik diberikan pemerintah setelah adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan tersebut, pemerintah kemudian memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Januari dan Februari 2025. Diskon itu diberikan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang 450-2.200 volt ampere (VA).

Diskon itu pun hanya berlaku selama dua bulan saja, yaitu Januari dan Februari 2025. Itu artinya, sudah tidak ada lagi perpanjangan pemberian subsidi diskon tarif listrik setelah periode Januari-Februari 2025 selesai.

Jadi, itulah rangkuman informasi tentang diskon tarif listrik bulan Januari-Februari 2025 habiskan Rp13,6 T. Melalui artikel kali ini, kamu bisa mengetahui lebih dekat mengenai program diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah awal tahun ini.