Cara Gugat Cerai dalam Nikah Siri, Cerai Dilakukan di Pengadilan Agama

Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon suami istri tanpa ada pemberitahuan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun sebenarnya pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin.

Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif atau hukum dalam negara Indonesia. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Pejabat tersebut yang akan mencatatkan pernikahan agar sah di mata hukum. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang- undangan, nikah siri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah.

Ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif bagi kalangan umat Islam Indonesia yang menjadikan pernikahan mereka sah menurut hukum positif, yaitu:

1. Pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan
2. Setiap pernikahan harus dicatat

Nikah siri tidak ada pencatatan sehingga menyebabkan pernikahan menjadi batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan. Sehingga jika sudah seperti itu perceraian juga tidak bisa dilakukan karena pernikahan dianggap tidak sah. 

Pernikahan harus dilakukan pencatatan oleh pegawai yang berwenang agar sah dimata agama dan hukum. Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. 

Pernikahan siri yang tidak dicatatkan di KUA itu tidak punya kekuatan hukum. Sehingga jika suatu saat rumah tangga mempunyai masalah yang berkaitan dengan rumah tangganya. 

Baik itu perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak KUA  dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan suami istri yang sedang punya masalah.

Jika pernikahan dalam hukum positif tidak dianggap sah maka perceraian tidak bisa dilakukan di muka pengadilan. Padahal seharusnya perceraian yang sah adalah yang dilakukan di pengadilan agama. 

Oleh karena itu pasangan tersebut harus menikah secara sah di mata hukum agar dilakukan pencatatan pernikahan di KUA. Setelah pernikahan dicatat maka jika terjadi permasalahan cerai bisa diurus karena pernikahan diakui. 

Itulah beberapa fakta mengenai gugat cerai dalam nikah siri. Semoga bermanfaat.