Menag Usul Revisi UU Perkawinan, Tambah Bab Pelestarian Rumah Tangga

Menurut Menag, tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia sebenarnya telah menjadi sinyal atau tanda bahwa ketahanan rumah tangga perlu mendapatkan perhatian serius.

Oleh karena itu, Nasaruddin berpendapat bahwa negara tidak cukup hanya sebatas mengatur legalitas pernikahan, tetapi juga dirasa perlu hadir dalam menjaga keutuhan rumah tangga warga negara.

"Perceraian sering kali melahirkan orang miskin baru. Korban pertamanya adalah istri, lalu anak. Karena itu, negara perlu hadir bukan hanya dalam mengesahkan, tapi juga menjaga keberlangsungan pernikahan," katanya, Selasa (22/4/2025).

Dia pun menilai kalau sekarang sudah saatnya UU Perkawinan menegaskan tentang pentingnya pelestarian perkawinan. Hal itu dipandang sebagai bentuk perlindungan keluarga dan investasi masa depan bangsa.

Selain itu, dia juga menyoroti perlunya pendekatan mediasi sebagai langkah preventif dalam menjaga keutuhan perkawinan. Kabarnya, ada 11 strategi mediasi yang direkomendasikan Menag untuk dapat dilakukan BP4.

"Kita perlu lebih fokus pada mediasi. BP4 menjadi pihak yang paling tepat dalam merespons dan mencegah meningkatnya angka perceraian. Bahkan, jika perlu, kita usulkan Undang-Undang baru tentang ketahanan rumah tangga," ujar Nasaruddin.

11 strategi mediasi yang direkomendasikan tersebut, antara lain terdiri dari:

1. Memperluas peran mediasi kepada pasangan pra-nikah dan usia matang yang belum menikah

2. Proaktif mendorong pasangan muda untuk menikah

3. Berperan sebagai "makcomblang" atau perantara jodoh

4. Melakukan mediasi pascaperceraian untuk mencegah anak terlantar

5. Menjadi mediator dalam konflik antara menantu dan mertua

6. Bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai

7. Memediasi pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah

8. Menjadi penengah dalam permasalahan yang menghambat proses pernikahan di KUA

9. Melakukan mediasi terhadap individu yang berpotensi selingkuh

10. Menginisiasi program nikah massal agar masyarakat tidak terbebani biaya

11. Menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah yang mengelola program gizi dan pendidikan agar anak-anak mendapat perhatian yang layak

Bila dilihat dari data, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2024 saja cukup memprihatinkan. Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat ada sebanyak 446.359 kasus perceraian yang terjadi.

Kabarnya, jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di mana pada 2023, angka perceraian di Indonesia mencapai 408.347 kasus.

Arahan dari Menag pun disambut baik oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad. Dia menegaskan, tantangan keluarga Indonesia saat ini sudah semakin kompleks, mulai dari tingginya angka perceraian hingga rendahnya literasi perkawinan.

"Kami menyadari bahwa tantangan dalam pembinaan dan pelestarian perkawinan di era sekarang semakin kompleks. Tingginya angka perceraian, rendahnya literasi perkawinan, hingga tantangan budaya digital terhadap ketahanan keluarga merupakan masalah nyata yang harus kita hadapi dan sikapi bersama," katanya.

Abu pun menyatakan kesiapan pihak Ditjen Bimas Islam untuk mendukung pengembangan kelembagaan program strategis BP4.

Bagaimana menurut kamu? Apakah setuju dengan Menag usul revisi UU Perkawinan dengan menambahkan bab pelestarian rumah tangga?