Peraturan di Indonesia Hingga Agama, Ini 3 Fakta Tentang Sewa Rahim!

Dikutip dari buku Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?, sewa rahim adalah terjadinya penyatuan pembuahan benih laki-laki terhadap benih perempuan pada suatu cawan petri, yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim perempuan lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut.

Penyatuan benih laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang kemudian ditanam kembali di rahim ibu pengganti terikat melalui perjanjian sewa (surrogacy) yang dikenal dengan istilah surrogate mother yang dibuat oleh pihak suami istri dengan imbalan tertentu bagi perempuan penyewa rahim.

Setelah melahirkan, ibu pengganti diwajibkan untuk memberikan bayi yang ia kandung kepada orangtua yang telah menyewakan rahim berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

Indonesia sendiri belum memiliki aturan dasar yang pasti untuk mengatur keberlakuan dan status dari  praktik sewa rahim atau surrogate mother.

Namun ketentuan tersebut sebenarnya dapat dilihat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada permasalahan sewa rahim.

Misalnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan, dikatakan bahwa yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.  

Dengan begitu, maka munculah berbagai kontroversi yang mengartikan bahwa anak yang dilahirkan dari praktik sewa rahim dapat berstatus menjadi anak luar nikah apabila ibu pengganti tidak terikat dalam suatu pernikahan.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) juga menyebutkan bahwa kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

Sedangkan dalam praktik sewa rahim, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan tidak ditanamkan pada rahim sang Istri. Melainkan pada rahim perempuan lain yang kelak akan mengandung benih pasangan suami istri tersebut.

Pada dasarnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 26 Mei 2006 yang lalu telah memfatwakan bahwa praktik transfer embrio ke rahim titipan merupakan praktik yang haram, karena menyangkut pada permasalahan nasab dan warisan pada sang Anak.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh hasil keputusan dari Lembaga Riset dan Fatwa Al-Azhar. Dalam sidangnya pada 29 Maret 2011 yang lalu, mereka mengeluarkan keputusan yang mengharamkan praktik penyewaan rahim.

Keputusan ini juga disepakati oleh kalangan fuqaha’ (ahli fiqih atau hukum Islam) kontemporer saat membahas masalah serupa di salah satu konferensi Islam di bidang ilmu kedokteran.

Alasannya, adanya pihak ketiga (pemilik rahim yang disewa) selain suami pemilik sperma dan istri pemilik sel telur, sehingga Mama sebenarnya bagi si Bayi mustahil diketahui.

Dengan kata lain, mustahil ditentukan siapa yang lebih berhak menjadi orangtua si Bayi, apakah istri pemilik sel telur yang darinya tercipta janin dan terbawa seluruh sifat genetiknya, ataukah perempuan yang di dalam rahimnya berlangsung seluruh proses perkembangan janin hingga menjadi sosok bayi yang sempurna?

Seorang anak yang berasal dari dua Mama tentu takan bisa mengetahui secara pasti siapa orangtuanya. Akibatnya, dia hidup dengan jiwa terbelah, berafiliasi pada Mama sang Pemilik sel telur ataukah pada Mama yang mengandungnya.

Inilah salah satu alasan yang membuat kalangan fuqaha’ memutuskan keharaman penyewaan rahim.

Nah, itulah ketiga informasi penting terkait sewa rahim yang perlu kamu ketahui.

Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan.