Aturan Baru, Nama Anak Minimal Dua Kata dan Maksimal 60 Huruf

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, kini pencatatan nama identitas warga di dokumen kependudukan wajib memiliki minimal dua kata dan tak boleh disingkat.

Contoh penyingkatan nama yang dilarang oleh peraturan ini misalnya adalah Muhammad menjadi Muh atau Abdul yang disingkat menjadi Abd. 

Selain itu, nama juga harus ditulis menggunakan huruf latin yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dan dilarang menggunakan angka dan tanda baca.

"Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain.

b. menggunakan angka dan tanda baca." demikian bunyi pasal 5 ayat 3 poin a dan b.

Selain itu, tercantum dalam pasal 4 ayat 2 bahwa nama harus terdiri dari minimal dua kata. Pada peraturan tersebut juga dituliskan bahwa nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir dan mengandung maksimal 60 huruf termasuk spasi.

"Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;

b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan

c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata." demikian bunyi pasal 4 ayat 2 poin a, b, dan c.

Sementara itu, pada peraturan tersebut juga tertulis bahwa nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama.

Aturan ini telah ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

Setelah peraturan ini terbit, pejabat pada (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan kepada penduduk terkait peraturan-peraturan tersebut untuk memberikan saran, edukasi dan informasi guna perlindungan kepada anak sedini mungkin.

Lantas, bagaimana jika orangtua memberikan nama yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan di atas?

Berdasarkan pasal 7 ayat 1, penduduk yang memberikan nama yang melanggar
ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pejabat pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan dokumen
kependudukan. Dokumen kependudukan tersebut meliputi:

• Biodata Penduduk
• Kartu keluarga
• Kartu identitas anak
• Kartu tanda penduduk elektronik
• Surat keterangan kependudukan
• Akta pencatatan sipil

Demikianlah informasi mengenai aturan baru terkait nama anak minimal dua kata dan maksimal 60 huruf. Dengan informasi ini, sebaiknya pasangan yang akan segera memiliki anak dapat mempertimbangkan agar nama pada anak baru lahir sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.