Kapankah Waktu yang Tepat untuk Mengambil Cuti Hamil?

Cuti melahirkan diatur dalam undang-undang Pasal 82 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlu Mama ketahui bahwa pasal tersebut berbunyi, antara lain: 

• Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
• Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Namun, dalam RUU Ketahanan Keluarga yang dirancang pada tahun 2020, tepatnya pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa, "Hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 (enam) bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya."

Jika bicara soal durasi cuti hamil yang ideal, sebetulnya hal ini sangatlah relatif. Umumnya, perusahaan memberikan waktu cuti hamil digabung dengan cuti melahirkan selama tiga bulan dan penggunaannya diserahkan kebijakan perusahaan dan kesepakatan dengan karyawan terkait.

Kebanyakan membaginya dengan durasi 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Hanya saja, banyak ibu hamil yang memilih memakai jatah cuti tiga bulan tersebut secara penuh setelah melahirkan dengan alasan waktu pemulihan yang lebih lama dan bisa menjaga bayi cukup lama.

Atas dasar itulah, ibu hamil yang kandungannya sehat terbilang jarang mengambil jatah cuti hamil sebelum melahirkan. 

Cuti melahirkan yang diberikan selama enam bulan dinilai lebih bijak memberikan waktu bagi Mama, sehingga dapat memaksimalkan waktu pemulihan dan perawatan bayi. Selain itu, jangka waktu enam bulan dianggap cukup bagi perempuan untuk memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. 

Mengajukan cuti hamil pada setiap perusahaan berbeda-beda aturannya. Namun, umumnya karyawan yang akan mengambil cuti wajib memberikan pemberitahuan secara lisan dan tulisan kepada manajemen bahwa akan mengambil cuti hamil. Cuti yang diajukan pun harus jelas agar perusahaan mengetahui secara detail. 

Dari manajemen nantinya akan menindaklanjuti dengan memberikan waktu cuti sesuai yang pengajuan dari pihak karyawan. 

Ya, umumnya perusahaan telah mengatur kebijakan tentang karyawan yang mengalami keguguran. Durasi cuti yang diberikan kurang lebih 1,5 bulan, namun harus disertai dengan surat keterangan dari dokter. 

Hal ini juga terkait dengan penjelasan pasal 82 ayat 1 yang menjelaskan bahwa lamanya waktu istirahat cuti hamil dapat diperpanjang. Hanya saja harus berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan.

Jika kondisi kesehatan sang Ibu membutuhkan waktu istirahat lebih lama, maka perusahaan dapat memberikan tambahan waktu cuti.

Ya, pasal 84 mengatur tentang hal ini. Pasal tersebut berbunyi, "Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, pasal 80 dan pasal 82, berhak mendapat upah penuh."

Ini artinya meski karyawan tersebut tidak hadir bekerja karena menggunakan hak cuti hamil, ia tetap berhak mendapatkan gaji yang sama selama masa cuti. Sementara untuk tunjangan seperti uang makan atau uang transportasi boleh tidak diberikan. 

Itulah kumpulan pertanyaan-pertanyaan dasar yang biasanya ditanyakan terkait cuti hamil. Agar lebih jelas, Mama bisa berkonsultasi dengan tim HR di perusahaan masing-masing ya, Ma.

Semoga informasi ini membantu dan bermanfaat.