7 Fakta Menarik Anggota DPR di Negara Lain yang Jarang Diketahui!

Anggota DPR di Swedia dikenal menjalani kehidupan yang sangat sederhana dibandingkan dengan legislator di banyak negara lain.

Menurut laporan BBC News Indonesia (2019) yang ditulis oleh Claudia Wallin, para anggota parlemen Swedia tidak mendapat fasilitas mobil dinas, tunjangan keluarga, atau rumah mewah.

Sebaliknya, mereka tinggal di apartemen mungil dan membayar biaya hidup dari gaji yang relatif sedang.

Pendekatan ini dimaksudkan agar para wakil rakyat tetap dekat dengan kehidupan masyarakat biasa, sehingga mereka bisa merasakan langsung tantangan yang dihadapi rakyat sehari-hari.

Salah satu anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat, Per-Arne Hakansson, menegaskan bahwa anggota parlemen bukanlah orang yang harus diistimewakan.

Ia menyebut bahwa anggota DPR, tidak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas anggota DPR adalah melayani masyarakat, jadi dirasa tidak pantas apabila diberi banyak fasilitas atau gaji tinggi.

Di Jepang, standar moral anggota parlemen sangat tinggi. Skandal kecil sekalipun bisa membuat seorang legislator memilih mundur dari jabatannya.

Misalnya, ada kasus anggota parlemen yang mundur karena menggunakan dana publik untuk hal-hal pribadi seperti membeli makanan mewah atau tiket hiburan.

Budaya politik Jepang menekankan shame culture yang tinggi dan tanggung jawab publik yang sangat dijaga, sehingga mempertahankan integritas jauh lebih penting dibandingkan sekadar bertahan di kursi parlemen.

Fenomena ini sering kali mengejutkan bagi masyarakat di negara lain. Di beberapa negara, politisi bisa tetap bertahan meskipun terlibat dalam skandal besar.

Namun, di Jepang, mundur dari jabatan dianggap sebagai bentuk penebusan kesalahan dan cara menjaga martabat lembaga legislatif.

Dilansir dari Japan Times, kepercayaan publik adalah modal utama politisi Jepang, sehingga kehilangan integritas sama dengan kehilangan legitimasi.

Di Amerika Serikat, anggota Kongres termasuk jajaran legislator dengan gaji tertinggi di dunia.

Menurut data resmi dari Congressional Research Service tahun 2022, gaji standar anggota Kongres adalah sekitar US$174.000 per tahun atau setara dengan lebih dari Rp2,6 miliar.

Angka ini belum termasuk tunjangan lain seperti fasilitas kantor, staf pendukung, dan biaya perjalanan.

Gaji tinggi ini sering menjadi perdebatan publik karena dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan warga Amerika.

Meskipun demikian, pemerintah beralasan bahwa gaji tinggi diperlukan untuk menjaga independensi para legislator agar tidak mudah tergoda oleh praktik korupsi atau tekanan kelompok kepentingan.

Selain itu, tingginya biaya hidup di Washington D.C. tempat anggota kongres bekerja juga dijadikan alasan.

National People’s Congress (NPC) di Tiongkok merupakan parlemen terbesar di dunia dengan jumlah anggota lebih dari 2.900 orang.

Menurut laporan BBC tahun 2023, anggota NPC dipilih melalui sistem yang kompleks dan mayoritas berasal dari Partai Komunis Tiongkok.

Jumlah anggota yang sangat besar ini dimaksudkan untuk mencerminkan keberagaman masyarakat Tiongkok yang memiliki lebih dari 1,4 miliar penduduk.

Meskipun disebut parlemen, NPC memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan dengan parlemen di negara demokrasi liberal.

NPC lebih berperan sebagai lembaga yang menyetujui keputusan-keputusan besar partai dan pemerintah pusat.

Di banyak negara, anggota parlemen biasanya memiliki staf pribadi atau tim khusus untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari riset kebijakan hingga urusan administrasi.

Namun, sistem di Parlemen Norwegia yaitu Storting, berbeda.

Menurut laporan resmi Stortinget tahun 2021, setiap anggota parlemen di Norwegia tidak memiliki asisten pribadi yang tetap. Mereka dilayani oleh staf profesional yang bekerja untuk seluruh parlemen, bukan untuk individu.

Hal ini juga ditegaskan oleh bagan struktur orgnisasi resmi Storting yang menampilkan departemen Administrative Affairs Department yang mengelola layanan untuk semua anggota.

Sistem ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan fasilitas antaranggota, sekaligus menjaga agar kekuasaan legislatif tetap berfokus pada kerja kolektif, bukan pada kepentingan individu.

Dengan tidak adanya asisten pribadi, anggota parlemen Norwegia dituntut untuk lebih mandiri dalam mempersiapkan argumen, memahami isu, hingga menjalin komunikasi langsung dalam pekerjaannya.

Bhutan dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi tradisi dan nilai kesederhanaan.

Foto di atas menggambarkan suasana sidang parlemen di Bhutan yang dikenal dengan nama National Assembly (Tshogdu).

Terlihat jelas bagaimana identitas budaya dan spiritual Bhutan begitu melekat dalam setiap aspek kehidupan politik mereka, termasuk dalam ruang parlemen.

Tidak seperti parlemen di banyak negara lain yang cenderung berdesain modern dan formal, ruang sidang di Bhutan penuh dengan ornamen tradisional berwarna cerah, ukiran khas, serta simbol-simbol yang sarat makna spiritual.

Para anggota parlemen Bhutan mengenakan gho, pakaian tradisional pria Bhutan, sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan identitas nasional.

Kehadiran bendera naga serta singgasana berhias emas di latar belakang menunjukkan bagaimana institusi monarki konstitusional masih memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik negara ini.

Parlemen Bhutan terdiri dari dua unsur, yaitu National Assembly dan National Council, yang bersama-sama berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah.

Tidak semua negara memperbolehkan anggota legislatif menjabat berkali-kali. Di Meksiko, misalnya, konstitusi lama melarang anggota Kongres untuk mencalonkan diri kembali di periode berikutnya.

Kebijakan ini bertujuan mencegah dominasi kekuasaan oleh individu yang sama dan membuka kesempatan bagi wajah-wajah baru dalam politik.

Sebelum reformasi politik yang mulai berlaku pada pemilu 2018, anggota Cámara de Diputados (DPR) hanya boleh menjabat satu periode tiga tahun,

sementara anggota Senado (Senat) hanya boleh menjabat satu periode enam tahun. Artinya, tidak ada peluang untuk mencalonkan diri kembali secara berturut-turut.

Namun, aturan tersebut telah berubah pada reformasi politik tahun 2018, anggota legislatif kini bisa mencalonkan diri kembali dengan batas tertentu.

Kini, anggota DPR Meksiko dapat dipilih kembali hanya tiga kali berturut-turut (total 12 tahun), sedangkan anggota Senat bisa dipilih kembali satu kali (total 12 tahun).

Prinsip pembatasan masa jabatan diyakini dapat menjaga sirkulasi politik sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemangku jabatan.

Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan karena politisi yang berpengalaman tidak dapat melanjutkan karier legislatifnya.

Dengan adanya perubahan aturan ini, Meksiko kini mencoba mencari keseimbangan antara kebutuhan pembaruan politik dan keberlanjutan pengalaman legislatif.

Berikut tadi 7 fakta menarik anggota DPR di negara lain. Semoga dapat menambah wawasan seputar fakta legislatif dunia, ya!