Sejarah Konferensi Meja Bundar, Perjuangan Diplomasi Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dari Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah bekas jajahannya.

Perlawanan rakyat Indonesia ditunjukkan melalui revolusi fisik dan pertempuran, tetapi Belanda menggunakan cara militer dengan melancarkan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947.

Agresi Militer Belanda I dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang bertujuan memulihkan ekonomi Belanda pasca Perang Dunia II dengan menguasai kekayaan alam dari Indonesia.

Tekanan internasional kepada Belanda pun semakin kuat, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak menyetujui tindakan militer ini.

Setelah melancarkan agresi militer yang pertama, Agresi Militer Belanda II diawali dengan mendaratnya pasukan Belanda di Pangkalan Udara Maguwo pada 19 Desember 1948.

Belanda melancarkan serangan kejutan yang menggempur pangkalan udara tersebut. Pangkalan Udara Maguwo lumpuh, sehingga Yogyakarta mudah dikuasai oleh Belanda.

Dalam agresi militer ini, pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditangkap oleh Belanda.

Tokoh-tokoh lain seperti Sutan Syahrir, Agus Salim, Mohammad Roem dan AG Pringgodigdo juga ikut ditangkap. Para tokoh bangsa tersebut kemudian diasingkan ke Pulau Sumatera dan Pulau Bangka.

Serangan Belanda yang terus dilancarkan dengan agresi militer mendapat kecaman dunia. PBB mendesak Belanda untuk membebaskan para pemimpin Indonesia dan mematuhi Perjanjian Renville.

Konferensi Meja Bundar berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa delegasi penting dari Indonesia, Belanda, BFO dan PBB.

Dari pihak Indonesia hadir delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Belanda diwakili oleh Perdana Menteri Willem Drees dan Dr. Van Maarseveen.

Selain itu, ada delegasi Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), yaitu perwakilan negara-negara boneka buatan Belanda di Indonesia yang dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.

Untuk menjembatani perundingan, hadir pula delegasi dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) yang bertindak sebagai mediator.

Keberagaman peserta ini menunjukkan betapa rumitnya proses diplomasi yang harus dijalani Indonesia demi mencapai pengakuan kedaulatan.

selama bulan September hingga Oktober 1949, perundingan di KMB berlangsung intensif, membahas kedaulatan, utang, bentuk negara, serta status Irian Barat.

Salah satu keputusan utama yang dihasilkan Konferensi Meja Bundar adalah pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia, namun bentuk negara yang diakui adalah Republik Indonesia Serikat (RIS).

RIS terdiri dari Republik Indonesia (dengan wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra) serta negara-negara bagian yang sebelumnya dibentuk Belanda.

Hal ini menunjukkan bahwa Belanda masih berusaha mempertahankan pengaruh dengan menciptakan sistem federal.

Selain itu, Indonesia juga diwajibkan mengambil alih utang Hindia Belanda sebesar sekitar 4,3 miliar gulden. Beban utang ini menimbulkan perdebatan sengit di dalam negeri karena dianggap tidak adil bagi negara yang baru saja merdeka.

Di sisi lain, disepakati pula pembentukan Uni Indonesia-Belanda, yaitu bentuk kerja sama ekonomi dan kebudayaan di bawah naungan Ratu Belanda sebagai simbol.

Penyerahan kedaulatan ini menandai akhir dari agresi militer Belanda dan upaya Belanda untuk menduduki wilayah Indonesia.

Prosesi penyerahan kedaulatan ini dilakukan dengan dua upacara terpisah, di Amsterdam dan Jakarta, sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB).

Di Amsterdam, Ratu Juliana menyerahkan naskah kedaulatan kepada Mohammad Hatta, sementara di Jakarta, Gubernur Jenderal terakhir Belanda, A.H.J. Lovink, menyerahkan kekuasaan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil Indonesia.

Peristiwa ini juga melatarbelakangi pembentukan pemerintahan sementara Republik Indonesia Serikat, dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta yang menyandang status sebagai Perdana Menteri.

Peristiwa penyerahan kedaulatan ini tercatat sebagai momentum penting karena Indonesia akhirnya diakui secara sah sebagai negara merdeka di mata internasional.

Pengakuan ini memungkinkan Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, bergabung dalam organisasi internasional, dan memperkuat posisi di dunia.

Republik Indonesia Serikat ternyata tidak bertahan lama. Sistem federal yang diwariskan Konferensi Meja Bundar menimbulkan ketidakpuasan rakyat, karena dianggap sebagai strategi Belanda untuk melemahkan persatuan Indonesia.

Rakyat di berbagai daerah akhirnya menuntut agar negara kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tekanan dari dalam negeri ini membuat RIS resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950, tepat lima tahun setelah Proklamasi.

Membuat Republik Indonesia Serikat hanya bertahan selama kurang dari satu tahun.

Itulah informasi mengenai sejarah Konferensi Meja Bundar. Semoga dapat menambah wawasan sejarah bangsa, ya!