Apa Itu BPJS BPI yang Viral? Ketahui Manfaat dan Cara Cek Status

BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran adalah program jaminan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Dalam skema ini, peserta tidak perlu membayar iuran bulanan karena seluruh pembiayaan kepesertaan dibayarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan begitu, layanan kesehatan tetap bisa diakses tanpa menambah beban ekonomi keluarga. Penetapan peserta BPJS PBI didasarkan pada data kesejahteraan sosial nasional yang dihimpun pemerintah. 

Data tersebut sebelumnya mengacu pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), kemudian beralih ke basis data sosial ekonomi nasional yang lebih terintegrasi.

Pendanaan program ini berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan masyarakat rentan.

Peserta BPJS PBI umumnya memperoleh layanan rawat inap kelas 3. Meski demikian, standar layanan kesehatan tetap mengikuti ketentuan medis yang berlaku. 

Dengan implementasi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), kualitas ruang perawatan diharapkan semakin merata meskipun aturan tidak memperbolehkan peserta melakukan upgrade kelas perawatan.

Tidak semua masyarakat bisa terdaftar sebagai peserta BPJS PBI. Pemerintah menetapkan kriteria khusus untuk memastikan bantuan tepat sasaran, yaitu bagi fakir miskin dan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan kesehatan.

Penentuan ini dilakukan melalui proses pendataan dan verifikasi berkala. Sebelumnya, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun mulai tahun 2026 bergeser ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola bersama Badan Pusat Statistik (BPS). 

Data tersebut mengelompokkan seluruh pendudukan ke dalam desil atau tingkat kesejahteraan. Warga yang berhak adalah masyarakat dalam kategori:

• Desil 1 (Sangat Miskin)

• Desil 2 dan 3 (Miskin)

Kepesertaan BPJS PBI juga sering berkaitan dengan program bantuan sosial lain. Masyarakat yang menerima bantuan keluarga atau pangan biasanya memiliki peluang lebih besar terdaftar sebagai peserta PBI. Namun, karena data terus diperbarui secara berkala, status kepesertaan dapat berubah sesuai kondisi sosial ekonomi terbaru.

Peserta BPJS PBI memperoleh manfaat layanan kesehatan yang pada dasarnya setara dengan peserta BPJS lainnya. Berikut di antaranya:

• Dapat mengakses pelayanan medis melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

• Peserta berhak memperoleh perawatan rawat inap apabila dibutuhkan berdasarkan indikasi medis. 

• Pemeriksaan, pengobatan, hingga tindakan medis tertentu ditanggung selama sesuai prosedur yang berlaku dalam sistem rujukan berjenjang.

• Jika kondisi kesehatan memerlukan penanganan lanjutan, peserta BPJS PBI dapat dirujuk ke rumah sakit. 

• Meskipun umumnya ditempatkan di kelas 3, kualitas pelayanan medis tetap mengikuti standar profesional kesehatan. Hal ini menjadi salah satu bentuk jaminan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghalangi akses pengobatan.

Mengetahui status kepesertaan BPJS PBI sangat penting agar masyarakat bisa memastikan jaminan kesehatan tetap aktif. Berikut caranya:

1. Melalui Aplikasi Mobile JKN

• Unduh dan pasang aplikasi Mobile JKN di ponsel

• Masuk menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan

• Pilih menu Info Peserta

• Periksa jenis kepesertaan, apakah termasuk PBI atau non-PBI

2. Melalui WhatsApp PANDAWA

• Simpan nomor WhatsApp PANDAWA: 0811-816-5165

• Kirim pesan dengan format “Hi”

• Pilih layanan Cek Status Kepesertaan

• Masukkan NIK sesuai permintaan

• Informasi status BPJS akan dikirimkan secara otomatis

3. Melalui Call Center BPJS Kesehatan

• Hubungi Call Center BPJS Kesehatan di nomor 165

• Siapkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan

• Petugas akan membantu melakukan pengecekan status kepesertaan

4. Datang Langsung ke Kantor BPJS Kesehatan

• Kunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat

• Bawa dokumen pendukung seperti:

• KTP

• Kartu Keluarga (KK)

5. Melalui Kantor Desa atau Dinas Sosial

• Datangi kantor desa atau kelurahan setempat.

• Atau kunjungi Dinas Sosial daerah untuk memastikan status PBI dan data DTKS.

Penonaktifan BPJS PBI yang sempat terjadi pada awal 2026 membuat banyak masyarakat khawatir.

Namun, kondisi tersebut sebenarnya merupakan bagian dari proses evaluasi rutin pemerintah untuk memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang tepat.

Salah satu penyebab utama penonaktifan adalah proses pembersihan data. Pemerintah melakukan verifikasi berkala untuk menilai apakah peserta masih memenuhi kriteria penerima bantuan.

Jika kondisi ekonomi peserta dinilai meningkat, maka kepesertaan dapat dialihkan agar subsidi dapat diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.

Misalnya, peserta yang mengalami peningkatan ekonomi signifikan seperti memiliki pekerjaan tetap dengan gaji di atas UMP akan dianggap mampu membayar iuran sendiri.

Selain itu, masalah administrasi kependudukan juga menjadi faktor yang sering memicu penonaktifan.

Ketidaksesuaian data NIK, perbedaan identitas antar dokumen, hingga keterbatasan kuota akibat anggaran negara dapat menyebabkan status berubah menjadi nonaktif. Oleh karena itu, memastikan data tetap valid menjadi hal yang penting.

Faktor lainnya adalah batas kuota peserta PBI karena adanya keterbatasan anggaran APBN.

Mekanismenya berupa rotasi, sehingga ketika ada warga miskin baru yang masuk, maka peserta lama perlu dikeluarkan. Biasanya, mereka dikeluarkan karena peserta dianggap relatif mampu atau mempunyai data bermasalah. 

Apabila status BPJS PBI berubah menjadi nonaktif, masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menyediakan mekanisme reaktivasi bagi warga yang masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Langkah yang bisa dilakukan, antara lain:

1. Lapor ke Dinas Sosial untuk Reaktivasi

• Apabila Mama masih termasuk masyarakat tidak mampu, segera lapor ke Dinas Sosial setempat.

• Bawa dokumen lengkap seperti KTP, KK, dan Kartu KIS.

• Apabila sedang sakit dan memerlukan perawatan segera, mintalah surat keterangan rawat dari rumah sakit.

• Aturan “6 Bulan” berlaku mulai 2026:

Nonaktif kurang dari 6 bulan → reaktivasi cepat melalui aplikasi SIKS-NG.

Nonaktif lebih dari 6 bulan → harus mendaftar ulang dan masuk daftar tunggu DTKS/DTSEN, prosesnya lebih lama.

2. Beralih ke BPJS Mandiri (PBPU)

• Apabila kondisi ekonomi membaik dan mampu membayar iuran sendiri, mendaftar sebagai peserta PBPU bisa menjadi pilihan.

• Pilih kelas 3, 2, atau 1 sesuai kemampuan finansial.

• Pendaftaran dilakukan langsung di kantor BPJS Kesehatan.

• Keuntungannya yaitu status langsung aktif (sesuai masa tunggu), tidak khawatir dinonaktifkan kembali, dan peserta memiliki kendali penuh atas jaminan kesehatan.

Demikian pembahasan mengenai apa itu BPJS PBI yang viral berserta penjelasan lengkapnya.

Memahami syarat, manfaat, serta cara mengecek status kepesertaan menjadi langkah penting agar perlindungan kesehatan tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan secara optimal.