Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa MUI Resmi Haramkan Vape, Ini Ketentuan Hukumnya
4 min read
Intinya Sih
MUI menetapkan penggunaan vape, termasuk produksi dan jual belinya, sebagai perbuatan haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026.
Pengharaman didasarkan pada risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan vape untuk peredaran narkotika.
MUI mengeluarkan 12 rekomendasi, mulai dari penyusunan aturan pelarangan hingga perlindungan anak dan remaja dari paparan vape.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Ketetapan tersebut tidak hanya menyasar pengguna vape, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan produk rokok elektrik.
MUI menilai, penggunaan vape dapat membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.
Fatwa yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) itu juga memuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga.
Berikut Popmama.com sajikan informasi lengkap Fatwa MUI resmi haramkan vape serta ketentuan hukumnya. Simak di bawah!
Table of Content
1. Penggunaan vape dinyatakan haram
IDN Times/chatgpt Dalam ketentuan umumnya, MUI mendefinisikan vape sebagai perangkat elektronik bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang digunakan untuk memanaskan zat tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup oleh pengguna.
Zat yang dimaksud dapat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa. Adapun nikotin merupakan senyawa alkaloid yang secara alami terdapat dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis.
MUI menjelaskan, nikotin memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta dapat berdampak negatif terhadap kesehatan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, MUI menetapkan bahwa penggunaan vape hukumnya haram. Ketentuan ini juga berlaku bagi penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Tidak hanya pengguna, MUI turut menetapkan bahwa kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik juga hukumnya haram.
2. MUI meminta pemerintah segera menyusun aturan pelarangan vape
Dok. MUI Digital Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat pengendalian peredaran rokok elektrik.
Salah satunya, MUI meminta Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan dan dampak negatif penggunaan vape.
MUI juga mendorong Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran vape. Pemerintah diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan terkait pelarangan produk tersebut dapat berjalan secara terpadu.
Dalam rekomendasinya, MUI secara khusus meminta sejumlah kementerian dan lembaga mengambil langkah sesuai kewenangannya, antara lain:
Kementerian Kesehatan: Menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum.
Kementerian Perindustrian: Melarang pemberian izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri yang telah berjalan.
Kementerian Keuangan: Mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
3. BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah penyalahgunaan vape
Dok. Mabes Polri MUI juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Karena itulah, MUI meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama aparat penegak hukum menutup berbagai celah peredaran narkoba melalui perangkat rokok elektrik.
Aparat penegak hukum juga diminta melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan vape secara tegas, termasuk jika perangkat tersebut digunakan untuk memproduksi, menyimpan, mendistribusikan, maupun mengonsumsi narkotika.
Penindakan tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Masyarakat diminta melindungi anak dan remaja dari paparan vape
unsplash.com/e-liquids Rekomendasi MUI tidak hanya ditujukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, dan masyarakat umum.
MUI meminta berbagai pihak tersebut meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatan dan penyalahgunaannya.
Keluarga dan lembaga pendidikan juga diharapkan berperan aktif memberikan pemahaman kepada anak dan remaja agar terhindar dari paparan serta ketergantungan nikotin.
Selain itu, MUI mengimbau masyarakat untuk menghindari penggunaan vape. Seluruh pemangku kepentingan juga diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian vape.
Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan serta kemaslahatan masyarakat.
Ketentuan penutup Fatwa MUI tentang vape
Dok. MUI Digital Dalam bagian ketentuan penutup, MUI menegaskan bahwa Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026 atau bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Fatwa tersebut dapat diperbaiki dan disempurnakan apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang memerlukan penyesuaian.
Dokumen fatwa ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH. Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Aminudin Yakub.
Penetapannya diketahui oleh Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan.
Fatwa MUI resmi haramkan vape serta ketentuan hukumnya. Perlu dipahami, Fatwa MUI merupakan ketentuan keagamaan yang tidak otomatis menjadi larangan hukum negara.
Pemberlakuan larangan dan sanksinya tetap memerlukan dasar peraturan perundang-undangan.
