Awal Mula Munculnya Potongan Tapera yang Menuai Perdebatan
Kebijakan Tapera bukan barang baru
30 Mei 2024
Follow Popmama untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) baru-baru ini semakin mencuat keberadaannya di antara publik di Indonesia. Kehadiran Tapera ini tidak terlepas dari keputusan Presiden Joko Widodo yang meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.
Pernyataan dalam PP tersebut yang hari-hari ini menjadi perhatian masyarakat terkait poin di mana iuran Tapera sebesar tiga persen yang ditanggung 2,5 persen dari gaji pekerja swasta dan 0,5 persen pemberi kerja.
Faktanya, potongan Tapera ini memiliki sejarah yang cukup panjang dari tahun 2012. Berikut Popmama.com merangkum awal mula munculnya potongan Tapera yang menuai perdebatan.
Simak informasinya di bawah ini, yuk!
Editors' Pick
1. Kebijakan iuran Tapera bukan sesuatu yang baru
Kebijakan tentang Tapera ini ternyata bukan sekadar barang baru, melainkan saat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat terbit, telah ada penolakan dan protes akan peraturan satu ini.
Puncaknya, sudah muncul jauh sebelum PP ini diundangkan.
2. Perjalanan lahirnya aturan soal iuran Tapera
Perjalanan ini berangkat sejak tahun 2012 di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Tapera masuk sebagai inisiatif DPR RI, disepakati bersama pemerintah sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dibahas lewat panitia khusus (pansus) DPR RI.
Di tahun 2013, pembahasan RUU Tapera mengalami masa perpanjangan. Setahun kemudian, RUU Tapera ini gagal disahkan setelah pemerintah menarik draft RUU.
Masuk ke tahun 2015, agenda RUU Tapera kembali diusulkan dan menjadi Prolegnas di DPR RI. Di tahun 2016, UU Tapera disahkan lewat sidang Paripurna DPR, UU No 4 Tahun 2016 tentang Tapera terbit.
Pada tahun 2020, PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera terbit, PP ini digadang sebagai aturan teknis yang diturunkan UU Tapera di era kepresidenan Joko Widodo.
Setelah empat tahun dari terbitnya PP Nomor 25 Tahun 2020, aturan UU Nomor 25 Tahun 2020 direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Kemudian, memasuki tahun 2027 nanti, iuran Tapera wajib mulai diterapkan kepada seluruh pekerja swasta, PNS, dan freelancer.
