Pemerintah Izinkan Aborsi untuk Korban Pemerkosaan

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau korban tindak pidana kekerasan yang berakibat pada kehamilan diperbolehkan melakukan tindakan aborsi.

Hal itu diatur dalam pelaksanaan Undang-undang No 17 Tahun 2023 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

"Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab Undang-undang hukum pidana," berdasarkan Pasal 116. 

Dalam PP tersebut, kedaruratan medis harus diindikasikan dengan kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan janin dengan cacat bawaan yang tak bisa diperbaiki, sehingga tak memungkinkan hidup di luar kandungan. 

Lebih lanjut, kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual harus bisa dibuktikan dengan surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan. 

Seperti yang tercantum pada Pasal 118 huruf b, aborsi juga bisa dilakukan menggunakan keterangan penyidik mengenai dugaan perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. 

Dengan demikian, tindakan aborsi pada korban pemerkosaan memerlukan bukti surat keterangan dokter atau bisa juga menggunakan keterangan penyidik. 

Pada Pasal 119, tindakan aborsi pada korban pemerkosaan hanya bisa dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang sumber daya kesehatannya sesuai dengan ketetapan Menteri Kesehatan.

Proses pelayanan aborsi harus diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Berdasarkan Pasal 121 ayat 3, tim pertimbangan tersebut harus dipimpin oleh komite medik rumah sakit dengan anggota tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan. 

Korban pemerkosaan yang akan melakukan tindakan aborsi wajib mendapat pendampingan konseling. Seperti yang dijelaskan di Pasal 124 ayat 1, jika selama pendampingan korban hendak berubah pikiran dan membatalkan aborsi berhak mendapatkan pendampingan sampai persalinan. 

Anak yang dilahirkan berhak diasuh oleh sang mama atau keluarganya. Namun jika tak mampu, bisa diasuh oleh lembaga pengasuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Itulah beberapa informasi mengenai kebijakan pemerintah izinkan aborsi untuk korban pemerkosaan. Berdasarkan kebijakan tersebut, dapat disimpulkan para korban juga diperkenankan membatalkan aborsi dan membiarkan kandungannya sampai persalinan.