Biaya Melahirkan Dikabarkan Kena Pajak, Ini Fakta Sebenarnya!

Pada rancangan perubahan kelima Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai pada sembako, pendidikan, dan jasa kesehatan.

Padahal, dalam Ayat 3 Pasal 4 Undang-Undang KUP yang masih berlaku hingga kini, pelayanan kesehatan medis atau jasa kesehatan tidak dikenakan PPN. 

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pun angkat bicara mengenai rencana pengenaan PPN itu. Menurut Yustinus, Pemerintah tidak pernah berencana mengenakan PPN pada jasa kesehatan mulai dari biaya dokter hingga biaya melahirkan. 

"Tidak pernah terbesit sedikit pun pemerintah akan memajaki biaya melahirkan, kalau perlu kita mendukung," kata Yustinus, Rabu (16/6/2021), dilansir dari CNBC Indonesia TV. 

Menurut Yustinus, pengenaan PPN untuk barang sembako atau jasa kesehatan hanya untuk segelintir orang. Pemerintah justru mendukung perluasan penerimaan bantuan BPJS kesehatan bagi warga yang membutuhkan bantuan biaya. 

"Jasa kesehatan pun mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut terutama untuk layanan kesehatan dasar yang dinikmati, disediakan untuk warga masyarakat baik di RS negeri, RS swasta, BPJS, non BPJS," jelas Yustinus. 

"Jadi tidak perlu khawatir, biaya melahirkan, dimanapun itu tidak dikenai pajak karena itu termasuk kebutuhan dasar," lanjutnya. 

Nah itulah konfirmasi terakhir mengenai biaya melahirkan yang dikabarkan akan dikenai pajak. Semoga informasi ini membuat Mama yang akan mendekati persalinan jadi lebih tenang, ya.