Hukum Hamil di Luar Nikah menurut Islam dan Peraturan Pemerintah

Hamil di luar nikah merupakan hal yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, tak bisa dipungkiri, hal tersebut masih banyak terjadi. Perempuan yang hamil di luar nikah akan dianggap sebagai aib dalam keluarga.

Maka dari itu, perempuan yang hamil harus segera dinikahi untuk menutupi aibnya. Mengutip dari jurnal Hukum Perdata Islam, Imam Syafi'I mengatakan pernikahan akibat hamil di luar nikah adalah sah hukumnya.

Namun, proses pernikahan tidak bisa dilangsungkan ketika seorang perempuan dalam keadaan hamil. Baik pernikahan dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya.

Hal itu tercantum dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43. Dilarangnya pernikahan tersebut adalah karena perempuan hamil termasuk golongan yang haram untuk dinikahi.

Namun, pendapat ini berbeda dengan pernyataan Imam Hanafi. Imam Hanafi hanya membolehkan perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang melakukan zina dengannya.

Di sisi lain, menurut Imam Maliki dan Hambali tidak memperbolehkan perempuan yang hamil di luar nikah untuk menikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya.

Melansir dari Nu Online, orang yang melakukan zina akan terkena hukuman had. Secara umum, hukuman had tergantung siapa pelakunya, bisa dengan rajam atau dengan jild (dera) serta pengasingan.

Jika perbuatan zina masuk kategori zina muhshan, maka hukuman hadnya yakni dengan rajam. Namun, jika ternyata zina sampai menyebabkan kehamilan, maka pelaksanaan rajam bisa setelah melahirkan bayinya.

قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الحامل لا ترجم حتى تضع

"Ibnu al-Mundzir berkata; para ulama telah sepakat bahwa orang hamil tidak dirajam sampai ia melahirkan". (Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait Dar as-Salasil, cet ke-1, 1404 H, juz, 22, h. 126).
 

Selain dalam Islam, pemerintah juga telah menetapkan hukum hamil di luar nikah yang dapat dipahami. Pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 yang menyebutkan hukum hamil di luar nikah sebagai berikut:

1. Seorang perempuan hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan perempuan hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat perempuan hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Itu dia pembahas seputar hukum hamil di luar nikah. Dengan pendapat para ulama yang beragam, bisa kita ambil kesimpulan bahwa hamil di luar nikah dari hasil zina adalah perbuatan yang tercela dan haram hukumnya.

Semoga bisa menjadi informasi baru untuk Mama!