Masalah PPDB DKI Jakarta 2021 Meresahkan Orangtua

Setelah mengetahui banyak kendala, perbaikan segera diupayakan

9 Juni 2021

Masalah PPDB DKI Jakarta 2021 Meresahkan Orangtua
Pexels/evg-culture

Mengenyam bangku pendidikan adalah hak bagi setiap anak. Namun, mendapatkan pendidikan di sekolah terbaik ialah dambaan beberapa anak dan orangtua.

Maka dari itu saat pendaftaran sekolah dibuka, semua orangtua akan berlomba menyerbu situs pendaftaran PPDB agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang diimpikan.

Hal tersebut membuat situs mengalami gangguan. Sama seperti yang terjadi di situs PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2021/2022. 

Mungkin ini masalah klasik, tapi kendala ini jelas membuat para orangtua merasa resah. Berikut ini Popmama.com telah merangkum segala informasi terkait permasalahan PPDB yang terjadi di DKI Jakarta pada 2021. Simak yuk, Ma!

1. PPDB DKI Jakarta 2021 mengalami kendala

1. PPDB DKI Jakarta 2021 mengalami kendala
Pexels/andrea-piacquadio

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 sudah mulai dibuka pada 7 Juni 2021. Namun, di hari pertama, sudah banyak orangtua yang mengeluh mendapat kendala dalam mendaftarkan anak-anaknya. Mereka mengalami kesulitan dalam mengakses laman situs pendaftaran online https://ppdb.jakarta.go.id/#/.

Slamet, Ketua Panitia PPDB DKI Jakarta 2021 mengaku kendala tersebut karena akses sistem yang terlalu padat alias semua masuk ke dalam sistem di waktu yang sama. 

Namun, meskipun begitu, Slamet mengklaim bahwa sistem PPDB DKI Jakarta 2021 tetap berjalan dan tidak down. Jadi, sistem tersebut bukan down melainkan mengalami perlambatan. 

“Hari ini memang sudah dimulai pendaftaran, yang barangkali informasi yang terjadi pada hari ini memang sistem terlalu padat, traffic yang masuk dari berbagai penjuru," kata Slamet dalam diskusi daring, Senin, 7 Juni 2021.

"Kami tim sedang berupaya untuk mengatasi perlambatan-perlambatan ini, tentunya secara teknis kami sudah siapkan baik peningkatan bandwidth-nya maupun penambahan-penambahan seperti server dan lain-lain," lanjunya.

Disislain, Teguh Nugroho, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya mengatakan, ada dua masalah yang ditemukan dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta 2021 yang dibuka hari ini. 

Pertama, kemampuan server situs web PPDB DKI Jakarta yang masih bermasalah jika mengatasi kunjungan tinggi. Kedua, kolom asal sekolah yang tak kunjung muncul saat dibuka untuk memilih sekolah.

Editors' Pick

2. Situs PPDB DKI Jakarta 2021 sempat diberhentikan

2. Situs PPDB DKI Jakarta 2021 sempat diberhentikan
Pexels/Andrea Piacquadio

Selain mengalami keterlambatan di hari pertama, situs web PPDB Jakarta pun sempat dihentikan sementara. Pada Senin pukul 16.00 hingga 18.00 WIB.

Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah menyatakan, penyebab gangguan tersebut adalah masalah teknis jaringan.

Taga pun mengungkapkan, "Kami kerja sama dengan Telkom, cuma secara teknisnya (gangguan) saya enggak paham. Intinya terjadi trouble sistem aplikasi PPDB."

"Gangguan jaringan pada situs web PPDB Jakarta sudah teratasi pada pukul 18.00," lanjutnya. 

3. Kendala dalam web PPDB bukan kali pertama terjadi

3. Kendala dalam web PPDB bukan kali pertama terjadi
Freepik/creativeart

Permasalahan ini bukan kali pertama terjadi. Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) beranggapan para orangtua masih ingin anak-anaknya sekolah di sekolah dengan status sekolah favorit atau sekolah unggulan. Jadi orangtua merasa takut tertinggal 

Padahal melalui PPDB ini, kasta-kasta terhadap sekolah tersebut sudah dihilangkan. 

Salim pun mengatakan, masih banyak orangtua yang nyaman untuk mendaftarkan anaknya secara offline atau luar jaringan karena lebih mudah dalam mengikuti alur pendaftarannya. 

“Mereka, ibu-ibu ini juga merasa dia bagusnya kalau langsung ke sekolah, tapi kalau pendaftarannya itu online, dia gak tahu harus buka apa, link apa, gitu-gitu. Jadi saya rasa sosialisasinya yang belum atau yang masih kurang optimal ya dari Pemda DKI Jakarta," kata Salim.

Sehingga, menurut Salim, Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa mengantisipasinya dengan menerapkan pendaftaran secara hybrid (daring maupun luring).

Di sisi lain, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, berpendapat bahwa permasalahan daring bukanlah masalah. Sebab, DKI Jakarta memiliki semua akses. 

“Yang membuat DKI Jakarta parah adalah DKI Jakarta adalah pusat ibu kota, tempatnya jaringan internet, ya di sini semua. Kalau ada masalah, itu bukan soal problem jaringan internetnya, tapi human error yang mengoperasikan, yang membikin sistem itu yang eror," ucap Ubaid. 

4. Terkait beragam permasalahan tersebut, PPDB DKI Jakarta 2021 diperpanjang 

4. Terkait beragam permasalahan tersebut, PPDB DKI Jakarta 2021 diperpanjang 
Pexels/Olya Kobruseva

Terkait berbagai kendala yang terjadi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memperpanjang proses pendaftaran jalur prestasi akademik dan non akademik. Proses pendaftaran yang sebelumnya dibatasi 9 Juni 2021 pukul 23.59 WIB, diperpanjang menjadi 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

5. Solusi jangka panjang 

5. Solusi jangka panjang 
Freepik/pvproductions

Dalam permasalahan ini JPPI dan P2G mempunyai persamaan pandangan yakni jumlah sekolah yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ingin mendaftar. 

Melihat permasalahan PPDB tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun lalu, Salim mengungkapkan, Pemprov DKI kembali berusaha mengakali keterbatasan jumlah sekolah dengan menggunakan sistem usia tanpa menambahkan kelas atau sekolah baru. Padahal masalah keterbatasan sekolah sudah terjadi bertahun-tahun sejak PPDB pertama dilaksanakan pada 2017.

Menurut P2G, solusi jangka pendek yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu dengan menambah jumlah kelas demi menampung minat warga menyekolahkan anak. Sedangkan secara jangka panjang, P2G menyarankan tidak hanya menambah kapasitas kelas, tetapi juga menambah jumlah unit sekolah baru atau mengakuisisi sekolah swasta menjadi sekolah negeri.

Hal senada pun diucapkan oleh Ubaid. Ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem kerja sama dengan swasta dengan membayar uang sekolah untuk anak DKI Jakarta di sekolah swasta tanpa harus membangun sekolah baru. 

“Kalau memang jumlah sekolah di DKI Jakarta daya tampung kurang, maka bisa jadi tidak perlu membangun sekolah negeri baru, tetapi bisa bekerja sama dengan sekolah swasta," kata Ubaid. 

“Jadi pemerintah memastikan seluruh anak DKI Jakarta yang usia sekolah itu masuk sekolah mau ke sekolah negeri boleh, sekolah swasta boleh. Pemerintah DKI Jakarta menjamin itu," tutur Ubaid.

Semoga beberapa usulan tentang dunia pendidikan dari beberapa pihak dapat diterima dan nantinya diterapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sehingga permasalahan-permasalahan dalam pendaftaran tidak terus berulang setiap tahunnya. 

Baca juga: 

The Latest