DPR Dibubarkan Pemerintah Thailand, Kekuasaan Kembali ke Tangan Rakyat

Pembubaran DPR Thailand diambil sebagai langkah politik konstitusional setelah pemerintahnya gagal mencapai kesepakatan mengenai perubahan konstitusi dengan Partai Rakyat. Langkah ini dinilai sebagai legitimasi baru di tengah kondisi politik yang tidak stabil.

Diketahui rencana pembubaran dikeluarkan setelah Partai Rakyat menarik dukungannya terhadap perdana menteri. Sebelumnya, Partai Rakyat yang jumlahnya paling besar di parlemen merupakan pendukung utama pemerintah.

Sejumlah media Thailand melaporkan bahwa ketegangan memanas setelah partai tersebut berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Keputusan ini muncul setelah pemerintahan Anutin berupaya memperluas kekuasaan para anggota DPR terpilih.

“Solusi yang tepat adalah membubarkan parlemen… yang merupakan cara untuk mengembalikan kekuasaan politik kepada rakyat," kata Anutin, dikutip dari BBC.

Keputusan pembubaran DPR Thailand ini mulai dipertimbangkan sejak memasuki hari ke-5 kekacauan politik Thailand dengan negara tetangganya, Kamboja. Diketahui kedua negara ini saling mengklaim perbatasan mereka yang sejak lama jadi sengketa.

Konflik tersebut menewaskan paling sedikit 20 orang, lebih dari 260 orang mengalami luka-luka, dan ratusan orang harus mengungsi karena terdampak konflik ini. Banyak yang khawatir keputusan pemilihan umum yang berjalan lebih cepat setelah pembubaran DPR akan menghadirkan lebih banyak kekacauan di Thailand.

Namun di saat yang sama, Perdana Menteri Thailand tersebut akan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas mengenai gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja. 

Ia juga mengisyaratkan agar masyarakat tidak khawatir dan mengatakan keputusan pembubaran ini tidak akan mengganggu operasi keamanan, pengerahan militer di sepanjang perbatasan akan terus berjalan tanpa gangguan.

PM Anutin dan partai Bhumjaithai sangat dikritik karena penanganan banjir serius yang terjadi di Thailand Selatan pada November lalu. Peristiwa tersebut menewaskan setidaknya 176 orang dari berbagai penjuru negeri yang terdampak. 

Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa Partai Rakyat yang kini menarik mundur dukungan mereka terhadap pemerintahan Anutin. Diketahui Partai Rakyat dan Partai Bhumjaithai memiliki ideologis yang berlawanan. 

Dikutip dari BBC, Partai Rakyat menuduh Bhumjaithai gagal menghormati kesepakatan dan gagalnya penanganan banjir hingga akhirnya keluar mosi tidak percaya dari mereka. Pernyataan tersebut keluar setelah meminta perdana menteri membubarkan parlemen untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap rakyat pada Kamis (11/12/25).

“Sampai jumpa di tempat pemungutan suara,” kata Partai Rakyat lewat sebuah unggahan di Facebook.

Raja Thailand telah mengesahkan dekrit pembubaran parlemen, seperti yang telah diumumkan oleh Lembaga Negara Kerajaan pada Jumat (12/12/25). Buntut dari pembubaran parlemen, Thailand akan segera melaksanakan pemilihan umum dalam kurun waktu 45 - 60 hari. 

Diperkirakan pemilu untuk memilih anggota parlemen akan dilaksanakan pada 26 Januari - 10 Februari 2026. Komisi Pemilihan Umum Thailand hanya memiliki waktu lima hari untuk menetapkan tanggal resmi pemungutan suara. 

“Sebagai pemerintah minoritas, ditambah dengan keadaan politik domestik yang mengganggu, (pemerintah) tidak dapat melaksanakan administrasi publik secara terus-menerus, efektif, dan stabil,” tulis Anutin dalam dekrit yang ditandatangani Raja Thailand.

Demikian informasi mengenai DPR dibubarkan pemerintah Thailand, kekuasaan kembali ke tangan rakyat. 

Bagaimana pendapat Mama?