- Gaji Pokok: Rp4.200.000
- Tunjangan Suami/Istri: Rp420.000
- Tunjangan Anak: Rp160.000
- Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000
- Tunjangan Beras: Rp289.680
- Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000
- Total: Rp16.777.680
Ini Rincian Tunjangan Anggota DPR Terbaru, Adakah yang Dihapus?
Isu soal gaji dan tunjangan anggota DPR kembali jadi sorotan publik. Setelah gelombang aksi yang berlangsung akhir Agustus 2025, masyarakat mendesak adanya transparansi gaji dan tunjangan tersebut.
Desakan tersebut akhirnya dijawab lewat konferensi pers yang digelar, Jumat (5/9/2025) malam, oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Keputusan ini menjadi salah satu dari enam poin yang diumumkan DPR. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas kritik tajam terkait isu kenaikan gaji yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.
Berikut Popmama.com akan jabarkan rincian tunjangan anggota DPR terbaru. Simak informasinya di bawah!
1. Dari tarian gembira hingga demo berdarah, awal kontroversi gaji DPR
Kontroversi soal gaji dan tunjangan DPR bermula dari momen “tarian gembira” yang terekam dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025. Publik menganggap ekspresi itu berkaitan dengan isu kenaikan gaji anggota dewan.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa yang terjadi bukanlah kenaikan gaji, melainkan tambahan tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas yang kini sudah tidak lagi disediakan.
Meski begitu, angka fantastis tersebut justru memicu amarah masyarakat karena dinilai tidak masuk akal. Situasi makin panas setelah sejumlah komentar dari anggota DPR lain, termasuk Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, ikut mencuat dan memperburuk persepsi publik.
Gelombang demonstrasi pun pecah di berbagai kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar. Aksi itu bahkan menewaskan 10 orang demonstran dan membuat tekanan publik semakin kuat.
2. Gaji anggota DPR terbaru setelah dipangkas
Melansir dari IDN Times, berikut rincian gaji terbaru anggota DPR setelah adanya penyesuaian dan penghapusan beberapa tunjangan:
Gaji Pokok & Tunjangan Melekat
Tunjangan Konstitusional
- Biaya Komunikasi dengan Masyarakat: Rp20.033.000
- Tunjangan Kehormatan: Rp7.187.000
- Fungsi Pengawasan & Anggaran: Rp4.830.000
- Subtotal: Rp32.050.000
Honorarium Fungsi Dewan
- Fungsi Legislasi: Rp8.461.000
- Fungsi Pengawasan: Rp8.461.000
- Fungsi Anggaran: Rp8.461.000
- Subtotal: Rp25.383.000
Total Keseluruhan & Take Home Pay
- Total Bruto: Rp74.210.680
- Potongan Pajak (PPh 15%): Rp8.614.950
Gaji Bersih (Take Home Pay): Rp65.595.730
3. Tunjangan rumah dibatalkan setelah aksi demonstran
Setelah gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025, DPR akhirnya resmi mencabut tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
Keputusan ini berlaku mulai 31 Agustus 2025 dan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat.
Tak hanya soal tunjangan rumah, DPR juga menetapkan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan.
Selain itu, lembaga legislatif ini berjanji akan memangkas sejumlah fasilitas lain, mulai dari biaya langganan, listrik, telepon, hingga transportasi, sebagai bentuk evaluasi terhadap anggaran yang digunakan anggota dewan.
Itu dia sekilas informasi tentang rincian tunjangan anggota DPR terbaru. Dengan transparansi ini, publik bisa menilai secara lebih jelas bagaimana alokasi anggaran bagi instansi tersebut.
