Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Ini 5 Fakta di Balik Keputusannya

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa merinci, pengusul terdiri dari 14 anggota Fraksi PDI-P, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 18 anggota Fraksi PKB, 19 anggota Fraksi NasDem, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Demokrat.

Para pengusul menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Meski demikian, pengajuan HMP belum berarti Gibran telah dimakzulkan. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.

Polemik pendidikan Gibran menguat setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan miliknya tidak sah dan batal demi hukum.

Surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut diterbitkan pada 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dokumen itu digunakan sebagai salah satu persyaratan pendidikan saat Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi dan memerintahkan kementerian terkait mencabut surat penyetaraan tersebut.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusannya pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

MK juga menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades hanya membuktikan kehadiran serta proses pembelajaran, bukan kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu.

Sebelum kabar pengunduran dirinya muncul, Gibran menyatakan akan memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Ia juga menyebut, Prabowo menyarankan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Syahganda Nainggolan membantah bahwa Prabowo memberikan saran tersebut. 

Ia merujuk pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut putusan MK dan MA terkait persoalan itu telah final dan mengikat.

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai ruang untuk menggugat kembali objek sengketa yang sama telah tertutup setelah putusan MA berkekuatan hukum tetap.

Menurut Titi, prinsip ne bis in idem membuat perkara dengan objek sengketa yang sama tidak dapat diperiksa kembali setelah diputus. 

Selain itu, Gibran bukan pihak yang berperkara dalam gugatan kasasi di MA sehingga dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK.

Pandangan serupa disampaikan pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia, Bivitri Susanti. Ia menilai, PTUN tidak dapat mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan putusan kasasi MA.

Sementara itu, kuasa hukum Gibran, Ade Darmawan, menilai kliennya tetap perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan dokumen pendidikan yang dimiliki. Ia menyebut, seluruh dokumen tersebut akan dibawa dalam persidangan di PTUN.

Selain putusan MA, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga berkaitan dengan gugatan Tiurma Mercy Sihombing di PTUN Jakarta. 

Gugatan dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut mempersoalkan penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran oleh Kemendikdasmen.

Penggugat menilai tiga dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut, yakni certificate of attendance, academic records/transcript, dan enrollment, belum cukup untuk membuktikan seseorang telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

Dalam sidang 29 Oktober 2026, pihak penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena menilai dokumen yang diperlukan untuk menguji dasar penerbitan surat penyetaraan belum dihadirkan oleh pihak tergugat.

Namun, majelis hakim PTUN Jakarta menolak permohonan pencabutan tersebut pada sidang 5 November 2026 karena pihak tergugat I dan tergugat II intervensi menyatakan keberatan.

Persidangan dijadwalkan berlanjut pada Kamis (12/11/2026) dengan agenda penyampaian replik penggugat secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari para pihak.

Itu dia informasi tentang Gibran resmi mundur dari Wapres. Menarik mengikuti perkembangan selanjutnya, terutama terkait kepastian pengunduran diri serta polemik dokumen pendidikan yang masih bergulir.