Jika Ada Efek Samping Vaksin Covid-19, Pemerintah akan Tanggung Biaya

Perlu diketahui bahwa Komnas KIPI termasuk Lembaga yang sudah terbentuk sejak 2007 yang beranggotakan para ahli independen dengan kompetensi dan keilmuan terkait vaksinologi. Komnas KIPI pun menjangkau wilayah Indonesia yang luas dan telah terbentuk Komite Daerah KIPI di 34 Provinsi.

Komnas KIPI memastikan apabila ada pasien yang mengalami gangguan kesehatan yang diduga akibat vaksin, maka akan menerima pengobatan dan perawatan selama proses investigasi.

Hindra memastikan bahwa kandungan yang dipilih dan dipergunakan untuk vaksinasi tidak berbahaya. Sama seperti negara-negara lain, pemantauan keamanan terkait vaksin juga telah diperhatikan dengan baik sejak uji praklinik juga dilakukan di Indonesia. 

"Namun perlu diingat bahwa vaksin adalah produk biologis sehingga bisa menimbulkan reaksi alamiah seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di daerah suntikan," kata Hindra.

Juru bicara urusan vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi telah memastikan bahwa pemerintah pusat tidak akan melakukan vaksinasi sebelum ada persetujuan penggunaan darurat dari Badan POM.  

Setiap vaksin yang akan digunakan nantinya, Badan POM harus menyatakan vaksin Covid-19 aman dan berkhasiat untuk tubuh. 

"Meskipun kita tidak mengharapkan adanya KIPI pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Kemenkes dengan Komnas KIPI telah menyiapkan langkah antisipatif bila terjadi efek samping pada penerima vaksin," jelas Siti.

Masyarakat perlu memahami bahwa peran Komnas KIPI bisa membantu apabila ada gangguan kesehatan yang muncul setelah melakukan vaksinasi. 

Untuk mengantisipasi munculnya KIPI, Pemerintah telah menyiapkan skema alur kegiatan pelaporan dan pelacakan KIPI sebagai berikut:

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) telah menetapkan contact person yang dapat dihubungi apabila ada keluhan dari penerima vaksin.
2. Penerima vaksin yang mengalami KIPI dapat menghubungi contact person fasyankes tempat mendapatkan vaksin Covid-19.
3. Selanjutnya, fasyankes akan melaporkan ke Puskesmas, sementara Puskesmas dan rumah sakit akan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
4. Untuk kasus diduga KIPI serius, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan melakukan konfirmasi kebenaran kasus diduga KIPI serius tersebut ke puskesmas atau fasyankes pelapor.

Dalam keterangan tertulisnya, Hindra mengatakan apabila ada masyarakat yang terkonfirmasi sebagai KIPI serius, maka kasus tersebut harus segera dilakukan investigasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas/fasyankes. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Komite Ahli Independen seperti Pokja, Komda atau Komnas PP-KIPI juga akan dilakukan. 

Jika perlu dilakukan pemeriksaan uji sampel vaksin, maka Dinas Kesehatan Provinsi akan berkoordinasi dengan Balai Besar POM Provinsi. Nantinya hasil investigasi akan segera dilaporkan ke dalam website keamanan vaksin, sehingga dapat dikaji kembali oleh Komite Ahli Independen.

Nah, itulah beberapa informasi terbaru mengenai Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang bertugas untuk menampung berbagai keluhan dari pasien setelah disuntik vaksin Covid-19. 

Semoga dengan adanya KIPI bisa membantu masyarakat untuk lebih percaya untuk melakukan vaksinasi ya, Ma.