Profil Djamari Chaniago, Menko Polkam di Kabinet Merah Putih

Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 8 April 1949. Lahir dari keluarga Minangkabau, ia menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan berhasil lulus pada tahun 1971. Sejak awal, Djamari memilih jalur infanteri yang kelak membawanya masuk ke kesatuan elite Kostrad.

Pendidikan militernya menjadi fondasi penting dalam menapaki jenjang karier. Latar belakangnya di AKABRI Angkatan 1971 membuatnya satu angkatan dengan banyak perwira tinggi lain yang turut mewarnai sejarah TNI. Konsistensinya di dunia militer membentuk reputasi Djamari sebagai sosok yang disiplin, tegas, namun juga mampu beradaptasi dalam berbagai situasi.

Karier militer Djamari Chaniago terbilang mentereng. Ia pernah menduduki sejumlah posisi penting, seperti Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, hingga Kepala Staf Brigif Linud 18/Trisula. Kiprahnya berlanjut saat dipercaya menjadi Pangdam III/Siliwangi pada 1997–1998, periode krusial menjelang reformasi.

Kariernya mencapai puncak ketika ia diangkat sebagai Panglima Kostrad pada 1998–1999 dan kemudian Kepala Staf Umum TNI periode 2000–2004. Posisi tersebut merupakan jabatan tertinggi yang pernah ia emban sebelum pensiun. Dari perjalanan panjang itu, Djamari dikenal sebagai jenderal tempur yang sarat pengalaman di lapangan maupun level strategis.

Nama Djamari juga tercatat dalam sejarah politik Indonesia melalui perannya di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tahun 1998. DKP adalah forum perwira tinggi yang memutuskan pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran terkait kasus penculikan aktivis pada masa itu. Keterlibatan Djamari dalam forum ini membuat namanya selalu dikaitkan dengan dinamika hubungan sipil-militer di akhir era Orde Baru.

Meskipun keputusan DKP kala itu menimbulkan kontroversi, pengalaman tersebut memperlihatkan posisi Djamari dalam lingkaran pengambilan keputusan penting di tubuh TNI. Kini, sejarah seolah berputar ketika ia justru kembali dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menduduki jabatan Menko Polkam, sebuah posisi strategis dalam kabinet.

Selepas pensiun dari militer, Djamari tidak serta-merta meninggalkan panggung publik. Ia sempat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat dan Fraksi ABRI pada periode 1997–1999. Keterlibatannya di lembaga legislatif memperlihatkan kepiawaiannya dalam menyesuaikan diri di arena politik.

Selain itu, Djamari juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang pada 2015–2016. Dalam dunia korporasi, ia berperan dalam pengawasan perusahaan strategis milik negara. Keberadaannya di dunia sipil membuktikan bahwa perannya tidak terbatas pada militer, tetapi juga mencakup ranah politik dan ekonomi.

Penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 September 2025 menjadi babak baru dalam perjalanan panjang kariernya. Ia menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya menduduki posisi tersebut. Pelantikan ini dilakukan bersamaan dengan beberapa pejabat lain, termasuk Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Jabatan Menko Polkam memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Kepercayaan yang diberikan kepada Djamari menunjukkan bahwa rekam jejaknya di bidang militer dan politik dianggap mampu mendukung visi pemerintahan. Kehadirannya di kursi Menko Polkam sekaligus menegaskan kembali peran pentingnya dalam panggung nasional, baik di era Orde Baru, reformasi, hingga pemerintahan saat ini.

Nah, itulah penjelasan terkait profil Djamari Chaniago, Menko Polkam di Kabinet Merah Putih.