Sah, RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-Undang

Rapat paripurna pengesahan RUU TPKS dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Puan awalnya menanyakan persetujuan para peserta rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TPKS. 

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Puan. 

"Setuju," jawab para peserta rapat paripurna. 

Puan pun mengetuk palu yang menandakan RUU TPKS sah menjadi undang-undang. Hal ini langsung disambut suara tepuk tangan dari seluruh peserta rapat paripurna dan masyarakat yang hadir di area balkon. 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nantinya akan menjadi payung hukum bagi aparat penegak hukum yang selama ini belum ada. Undang-undang ini akan berpihak pada korban kasus kekerasan seksual. 

"Ini adalah bentuk kehadiran negara, bagaimana memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang selama ini kita sebut dalam fenomena gunung es," kata ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya. 

Lebih lanjut, Willy menjelaskan, pengesahan RUU TPKS merupakan hadiah menjelang perayaan Hari Kartini. Sebab, seperti kita ketahui, Hari Kartini diperingati untuk mengenang perjuangan kesetaraan emansipasi perempuan. 

Di sisi lain, Puan Maharani mengatakan bahwa pengesahan RUU TPKS merupakan salah satu momen bersejarah bagi Indonesia. 

"Rapat paripurna ini merupakan momen bersejarah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Hari ini, RUU TPKS akan disahkan dan menjadi bukti perjuangan bagi korban-korban kekerasan seksual," kata Puan. 

Menurut Mama bagaimana pendapatnya tentang pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang?