Ini Sanksi untuk Motor yang Tidak Menggunakan Pelat Nomor, Bisa Ditilang!

Pelat nomor kendaraan wajib dipasang di bagian depan dan belakang motor dengan posisi yang mudah terlihat. Spesifikasi ukuran, warna, dan penempatannya sudah ditetapkan secara resmi oleh kepolisian.

Motor yang tidak menggunakan pelat nomor, termasuk hanya memasang satu sisi saja, dianggap tidak memenuhi syarat identitas kendaraan yang sah.

Aturan ini berlaku untuk semua kendaraan bermotor tanpa pengecualian, termasuk motor baru maupun motor lama yang pelatnya hilang atau rusak.

Pengendara motor tanpa pelat nomor dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sanksi yang dikenakan berupa denda maksimal Rp500.000 atau pidana kurungan paling lama 2 bulan. Penindakan ini dapat dilakukan saat razia manual maupun tilang elektronik.

Alasan seperti pelat copot, sedang dimodifikasi, atau belum sempat dipasang tidak menghapus pelanggaran hukum di mata petugas.

Selain sanksi hukum, motor tanpa pelat nomor menimbulkan risiko keamanan yang besar. Kendaraan sulit diidentifikasi jika terlibat kecelakaan atau tindak kriminal seperti tabrak lari.

Dari sisi legalitas, motor tanpa pelat bisa dianggap tidak sah secara administrasi dan berpotensi dicurigai sebagai motor bodong atau hasil kejahatan.

Bahkan, perusahaan asuransi umumnya menolak klaim kecelakaan jika motor tidak memiliki pelat nomor karena dianggap tidak memenuhi syarat hukum.

Untuk motor baru, dealer biasanya memberikan Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) yang berlaku maksimal 30 hari. Selama masa ini, motor masih boleh digunakan secara terbatas.

Namun, jika masa berlaku TCKB sudah habis dan pelat resmi belum keluar, motor tetap tidak boleh digunakan di jalan raya. Risiko tilang tetap berlaku.

Pemilik kendaraan yang nekat membuat atau menggunakan pelat nomor palsu. Jika kendaraan dengan STNK atau TNKB palsu terlibat kecelakaan, pelanggaran ini bisa dikategorikan serius.

Dugaan pemalsuan pelat nomor atau dokumen kendaraan dapat dikenakan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun.

Kendaraan yang terlibat pelanggaran akan dikembalikan ke pemiliknya setelah proses hukum inkracht selesai dan pemilik dokumen lengkap serta TNKB asli sesuai ketentuan.

Jika pelat nomor hilang atau rusak, sebaiknya motor tidak digunakan di jalan umum sampai pelat pengganti terpasang. Ini langkah paling aman secara hukum.

Pemilik kendaraan bisa segera mengurus pencetakan ulang pelat ke Samsat dengan membawa STNK, BPKB, KTP, serta bukti pembayaran pajak terakhir.

Proses cek fisik kendaraan dan pencetakan pelat biasanya memakan waktu 1-14 hari kerja, tergantung kondisi Samsat setempat.

Nah, itulah informasinya mengenai sanksi untuk motor yang tidak menggunakan pelat nomor.

Memastikan pelat nomor terpasang dengan benar adalah bentuk kepatuhan sederhana yang berdampak besar. Daripada repot di jalan, lebih aman taat aturan sejak awal.