Hukum Warisan untuk Anak di Bawah Umur menurut Negara

Di Indonesia, hukum kewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mulai pasal 171 yang mengatur tentang pengertian waris, harta warisan, dan ahli waris. 

Sebelum adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada 3 sistem hukum waris yang berlaku, demikian menurut Hukum Online. 

Ketiganya adalah hukum waris menurut hukum perdata barat (peninggalan Belanda), hukum waris menurut hukum adat, dan hukum waris menurut hukum Islam. 

Menurut Abdul Gani Abdullah dalam buku Dalam Sepuluh Tahun Undang-Undang Peradilan Agama (hal.52), asas pilihan hukum ini berguna menghindarkan dari ketidaksepahaman atau ketidaksepakatan dalam menentukan hukum dan untuk tidak bergantung pada agama masing-masing, demikian menurut 

Dengan begitu, pihak yang berperkara bisa bebas memilih dari ketiga jenis hukum tersebut. 

Namun, terjadi perubahan peraturan di tahun 2006. Di mana terdapat di Paragraf Kedua Penjelasan Umum UU 3/2006 dan dinyatakan bahwa:

"..kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat meempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus."

Dengan penghapusan opsi tersebut, pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa atau perkara pembagian warisan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan diselesaikan berdasarkan hukum agama yang dianutnya. 

Berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. 

Jadi, sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan, ahli waris harus memenuhi kewajiban dari harta peninggalan tersebut. 

Beberapa di antaranya adalah:

• Perawatan ketika sakit (jika sakit)
• Pengurusan jenazah
• Pembayaran hutang
• Pemberian untuk kerabat, dalam hal ini termasuk juga wasiat

Setelah itu semua selesai, barulah dihitung bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. 

Berdasarkan isi Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas Pokok Perkawinan, berbunyi,

"Anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya."

Dengan kata lain, semua harta dan keputusan yang akan diambil oleh sang anak harus melewati persetujuan dari walinya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 33 dan 34 undang-undang ini menyatakan bahwa:

"Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak."

Demikianlah hukum warisan kepada anak dibawah umur. Maka dari itu, penting sekali untuk memilih wali yang terbaik bagi sang anak. Terlebih jika ia sudah menjadi yatim piatu.