Insentif Beli Rumah Bebas PPN, Sri Mulyani Siapkan Dana Rp 3,2 Triliun

"Bagaimana mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan, sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah. Hal ini kombinasi dari demand side, maupun nanti ini akan meningkatkan supply side-nya," ujar Sri Mulyani

Ia juga menjelaskan, untuk dukungan rumah komersial berupa PPN DTP pembelian rumah baru seharga di bawah Rp2 miliar selama 14 bulan.

Pemerintah akan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perumahan dengan harga di bawah Rp2 miliar. Mulai November 2023 hingga Juni 2024, PPN akan sepenuhnya ditanggung atau tidak dikenakan kepada pembeli oleh pemerintah.

Untuk periode Juli hingga Desember 2024, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 50 persen.

"Kami berharap pada semester II-2024 kondisi dunia sudah relatif lebih tenang dan ekonomi kita sudah tetap terjaga, resilien, pemulihan sudah berjalan, sehingga kita melakukan tapering," terangnya.

Dengan diberlakukannya insentif ini, Menteri Keuangan berharap terjadi peningkatan aktivitas di sektor properti perumahan baik dari sisi pembeli maupun pengembang.

Kenaikan permintaan terutama untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar diharapkan akan direspons secara positif oleh sektor properti.

Pemerintah juga memberikan support kepada rumah MBR. Dukungan ini berupa bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta untuk periode November sampai Desember 2024.

"Untuk MBR juga, karena nilainya pasti di bawah Rp2 miliar, kami masih menambahkan lagi bantuan biaya administrasi untuk jangka waktu 14 bulan ke depan, sampai Desember 2024. Ini kami perkirakan untuk MBR Rp0,3 triliun untuk 2023 dan tahun depan Rp0,9 triliun," jelasnya.

Akibatnya, pemerintah menaikkan harga rumah MBR bersubsidi yang mendapat pembebasan PPN menjadi Rp350 juta, termasuk rumah tapak dan rusun.

Sementara itu, pemerintah memperluas dukungannya untuk rumah-rumah masyarakat miskin dengan menambah target bantuan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) sebanyak Rp1,8 ribu rumah dalam periode November hingga Desember.

Bantuan RST ini mencakup pemberian dana sebesar Rp20 juta per rumah, dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp36,2 miliar untuk tahun ini.

"Berbagai langkah yang kami lakukan dengan sektor konstruksi dan bantalan sosial. Kami berharap bisa membuat perekonomian bertahan dari guncangan ketidakpastian global," ujarnya.

Peningkatan insentif di sektor properti, terutama pembebasan PPN untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar, serta tambahan dukungan bagi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), adalah langkah progresif pemerintah dalam mendukung sektor perumahan dan mengatasi risiko ekonomi yang tak pasti.

Nah, itulah rangkuman informasi dari insentif beli rumah bebas PPN, diharapkan akan terjadi lonjakan aktivitas pembelian dan pengembangan properti, membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.